SEBERAPA TANGGUH PDIP OPOSISI LAGI?

Terdapat dua kemungkinan profil kabinet pasca kemenangan Prabowo-Gibran pada pemilu 2024.

Pertama, kabinet collaborative. Merangkul pihak yang kalah. Seperti Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua.

Kedua kabinet dengan opisisi, seperti pada massa presiden SBY. Ketika PDIP kalah, maka ia oposisi.

Kemungkinan keduanya juga ditentukan karakter figur puncaknya yang tidak sama.

SBY dianggap kurang ajar oleh Megawati. SBY anak buah Megawati di kabinet. Ia membentuk partai dan ikut kontestasi menjadi presiden. Melawan Megaeati.

Megawati yang merasa superior itu ternyata dikalahkan. Sebanyak dua kali pilpres.

Keduanya sama-sama memasang pride (harga diri) tinggi. Sebagai presiden terpilih, SBY tidak mau mundhuk-mundhuk (merunduk-runduk), merengek-rengek mengajak Megawati masuk kabinet.

Megawatipun sama dan sebangun. Memasang pride tinggi. Tidak mau luluh dengan anak buah yang dianggap kurang ajar itu. PDIP memilih oposisi selama 10 tahun.

Berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Ia mengulurkan tangan kepada lawannya, Prabowo. Untuk masuk kabinet. Prabowo pun menyambutnya dengan tangan terbuka.

Jika sikap itu diterapkan pasca pilpres 2024, kabinet collaborative mungkin saja terjadi. Prabowo dan Jokowi menanggalkan pride. Mengajak PDIP masuk kabinet. Prabowo dan Joko Widodo merupakan satu paket. Prabowo merupakan calon yang di endorse Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dianggap kurang ajar oleh PDIP. Dianggap menolak menjadi petugas partai lagi.

Bahkan Guntur Soekarno Putra menyatakan akan “menghukum” Joko Widodo jika calon PDI menang pilpres. Ternyata calon PDIP itu kalah.

Tentu pride Megawati sulit merunduk. Pada mantan petugas partainya itu. Hanya “Joko Widodo Inisiatif”-lah yang bisa memecah kebekuan itu.

Joko Widodo mengalah. Mengajak PDIP masuk kabinet.

Bagaimana jika yang terjadi adalah kabinet dengan oposisi?. Jika Pride Joko Widodo dan Megawati tetap tidak bisa bertemu. Siapa saja yang memungkinkan oposisi?

Nasdem merupakan partai yang pragmatis. Secara kelaziman, tujuan politik adalah kemampuannya mengendalikan kekuasaan. Maka berada di luar lingkaran kekusaan tentunya bukan pilihan menarik. Terlalu berat pula untuk konsolidasi logistik kepartaian jika harus oposisi.

Begitu pula dengan PKB. Oposisi akan sangat dilematis. PKB merupakan salah satu sampan politik warga NU.

Jatidiri NU adalah bagian pengendali kekuasaan. Sebagai penjaga NKRI dan idiologi Pancasila. Harus mengendalikan siapapun berkuasa.

Pilihan elit PKB untuk oposisi akan berlawanan spirit dengan warga NU dan para Kyai. Selain menyulitkan dari konsolidasi logistik, oposisi juga rawan perlawanan arus bawah.

Oposisi menyisakan dua kemungkinan. PKS dan PDIP. Dengan problematikanya masing-masing.

Oposisi PKS memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, secara idiologis. Ia merupakan anak kandung Ikhwanul Muslimin. Setidaknya sejarah kemunculannya.

PKS masih sering dicurigai sejumlah pihak memiliki idiologi ganda. Internasionalisme dan nasionalisme. Berada di gray area. Eksistensinya rawan menjadi musuh bersama secara idiologis.

Kedua, reputasinya telah tercoreng oleh sejarah beragam kasus korupsi kadernya. Ketika PKS berada dalam kabinet pemerintahan SBY.

Eksistensi PKS sebagai oposisi akan rapuh. Selalu dieksploitasi dua kelemahan itu oleh publik. Menjadikannya sebagai musuh bersama.

Bagaimana dengan PDIP?.

Kemunculan dan eksistensinya sebagai partai besar ditopang oleh dua hal. Pertama, glorifikasi ilusi kebobrokan orde baru.

Kenapa dikatakan ilusi?.

Pada waktu belakangan banyak khalayak menyadari reformasi tidak lebih baik dari orde baru. Glorifikasi kebobrokan orde baru tidak akan mudah lagi masuk ke dalam ruang psikis publik sebagai isu menarik.

Kedua, glorikasi idiologi Soekarnoisme. Pada kenyataannya selama periode pemerintahan Presiden Megawati dan Presiden Joko Widodo gagal diejawantahkan dalam penyelesaian problem bangsa.

Sipadatan ligitan lepas, indosat lepas, korupsi marak. Pengemplang BLBI diberi status bebas. Dan masih banyak lagi.

Justru yang terjadi glorifikasi ilusi kejayaan dan kemashuran Presiden Soekarno. Satu isu yang tidak bersentuhan langsung menjawab problem bangsa itu. Kemiskinan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ancaman geopolitik dan seterusnya.

Sementara itu para kadernya banyak dililit kasus korupsi. Kasus OTT Bupati/Walikota banyak menyisir kader PDIP. Megawati sendiri sebagai tokoh kharismatis terakhir, juga sedang berada di ujung senja.

Para kader militan sudah dimanja kekuasaan selama satu dekade terakhir. Bisa diduga tidak lagi memiliki endurance bertempur di jalanan (di luar kekuasaan). Sebagaimana militansi kemunculannya dulu.

Perlu kekuatan civil society untuk mengontrol kekuasaan. Oposisi rasanya sulit diharapkan dari partai. Kecuali oposisi semu.

ARS (rohmanfth@gmail.com), 18-02-2024