India Menjadi Negara Pengekspor Beras Terbesar Di Dunia Karena Meniru Pembangunan Pertanian Presiden Soeharto

India yang berpenduduk 1,4 milyar, berhasil menjadi negara pengekpor beras terbesar di dunia setelah meniru pembangunan pertanian Orde Baru yaitu; Campur tangan pemerintah yang sungguh-sungguh memenuhi semua kebutuhan petani, pemberdayaan koperasi petani (KUD—Koperasi Unit Desa) hingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan petani termasuk pupuk, dan pemberian subsidi habis-habisan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, seperti diberitakan di CNBC Indonesia mengatakan; “Pengelolaan pertanian, khususnya beras, di Indonesia pada zaman Orde Baru era kepeminpinan Presiden Soeharto rupanya menjadi inspirasi bagi banyak negara lainnya.”

Dikatakan juga oleh Zulkifli, bukan hanya India, Vietnan juga menjadi negara yang surplus dalam produk pertanian khususnya beras, karena meniru pembangunan pertanian era Orde Baru.

Di awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia adalah negara pengimpor beras terbesar di dunia. Ketergantungan pada impor makanan utama yaitu beras bagi satu negara adalah cermin kelemahan ketahanan pangan negara tersebut, dan hal ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial sewaktu-waktu.

Karena itu yang pertama-tama dilakukan adalah memperbaiki prasarana pertanian. Saluran irigasi primer dan tersier yang sejak jaman pebjajahan Belanda tidak terawatt hingga rusak, semuanya diperbaiki dan dibikin saluran irigasi baru.

Juga membuat waduk sebagai sumber air untuk mengairi sawah serta menyelesaikan waduk serba guna Jatiluhur, waduk bantuan pemerintah Perancis yang mulai dibangun tahun 1957 namun mangkrak di tahun 1963 karena politik luar negeri pada waktu itu condong ke Blok Timur yang kemudian Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Maka di awal pemerintahan Presiden Soeharto antara lain dilakukan langkah kembali menjadi anggota badan dunia PBB, dan diadakan negosiasi dengan pemerintah Perancis hingga Waduk Jatiluhur dapat dikerjakan kembali dan diresmikan pada Agustus 1967.

Untuk mencetak sawah baru jelas pemerintah tidak memiliki dana, karena itu yang dilakukan adalah intensifikasi produk pada sawah yang sudah ada.

Selain memperbaiki prasarana atau infrastruktur irigasi, pemerintah menyediakan bibit unggul, kepastian ketersediaan pupuk dan disubsidi habis-habisan, menyediakan tenaga pendamping petani sebagai penyuluh, dan menetapkan harga dasar gabah hingga petani mendapat jaminan keuntungan dari hasil panennya.

Dengan sungguh-sungguh membangun sektor pertanian, dari negara pengimpor beras terbesar didunia, Indonesia berhasil swasembada beras pada 1984, dan Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari organissi pangan dan pertanian PBB, Food and Agriculture Organization (FAO).

Adalah fakta yang terjadi di negara-negara maju bahwa bidang pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah meskipun negara tersebut sudah menjadi negara industri. Amerika tetap memberikan perhatian sekaligus perlindungan pada petani hingga menjadi negara penghasil Gandum terbesar di dunia, begitu juga Rusia. Atau pemerintah Belanda memberi perhatian khusus pada petani bunga Tulip.

Adalah tahapan strategi pembangunan Orde Baru sebagai berikut;
1. Pertanian dan industri yang mendukungnya.
2. Pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3. Pertanian dan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4. Pertanian dan industri mesin.
5. Pertanian yang tangguh dan industri yang kuat.

Jelas dan tandas bahwa dalam semua tahapan pembangunan, sektor pertanian menjadi perhatian dan malah menjadi primadona hingga tercapai apa yang disebut “pertanian yang tangguh.”

Sayangnya tahapan strtegi pembangunan Orde Baru tidak berkesinambungan di era Reformasi hingga sektor pertanian abai dari perhatian pemerintah.

Apa lagi setelah UUD 1945 diubah, tidak ada lagi GBHN sebagai panduan bagi Presiden menjalankan pemerintahannya. Tanpa GBHN maka setiap presiden dapat melakukan strategi pembangunan sesuai dengan seleranya, dan menjadi masalah bila presiden berikutnya tidak setuju hingga membatalkan dan kembali membuat strategi pembangunan sesuai dengan selera presiden berikutnya.

Tanpa ada kesinambungan dan strategi pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap oleh setiap presiden, maka masyarakat adil makmur seperti dicita-citakan para Pendiri Bangsa, menjadi jauh panggang dari api. njn