21-10-1992, Presiden Soeharto : ABRI harus terus membuka diri bagi masyarakat
Presiden Soeharto menyatakan kembali perlunya mempersiapkan para perwira ABRI yang berwawasan luas dan tidak terbatas pada bidang-bidang kesenjataan, kecabangan, angkatan atau ABRI-nya sendiri.
“Mereka juga harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan dinamis dengan masyarakat dan bangsanya. Untuk itu ABRI harus terus membuka diri bagi masyarakat.”
Pernyataan Kepala Negara itu disampaikan kepada para peserta Rapat Pimpinan ABRI tahun 1992 di lstana Negara Jakarta, hari Rabu (21/10/1992). Acara ini juga ditandai dengan penyematan penghargaan Satyalencana Wira Karya dan lencana Manggala Karya Kencana oleh Presiden kepada Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno.
Satyalencana Wira Karya diberikan kepada Jenderal Try yang dinilai telah memberikan darma baktinya yang besar kepada nusa dan bangsa sehingga dapat dijadikan tauladan bagi orang lainnya. Sedangkan penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan atas jasa-jasanya di bidang upaya mendorong dan memasyarakat kan program keluarga berencana dilingkungan ABRI dan pada umumnya secara nasional.
Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menhankam LB Moerdani.Tanda penghargaan di bidang KB tersebut juga diberikan BKKBN kepada KSAD Jenderal TNI Edi Sudradjat. KSAL Laksamana TNI M. Arifin, KSAU Marsekal TNI Siboen dan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Drs. Kunarto, tetapi dalam suatu upacara tersendiri di Mabes ABRI Cilangkap kemarin siang, oleh Kepala BKKBN Haryono Suyono. Penghargaan KB yang diperoleh ketiga Kepala Staf Angakatan dan Polri itu berbentuk Manggala Karya Kencana kelas I A. Penyematan tanda penghargaan disaksikan pangab Jenderal TNI Try Sutrisno.
Lebih Memantapkan
Menurut Presiden Soeharto adanya interaksi timbal balik antara jajaran ABRI di berbagai tingkat komando dengan berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini juga akan lebih memantapkan Demokrasi Pancasila yang menjadi salah satu perhatian Rapim ABRI sekarang ini.
Sebelumnya Kepala Negara menunjukkan perlunya jajaran ABRI tetap menyegarkan wawasan doktrin dan program programnya baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik serta menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan masyarakat bangsa dan negara.
Politik dan strategi nasional yang dianut di Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, kata Presiden Soeharto adalah politik dan strategi perdamaian serta kerja sama didalam negeri maupun di kawasan ASEAN antara negara-negara industri maju.
Dikatakan perdamaian dan kerja sama terbukti lebih tepat dan mantap dalam mengantarkan suatu bangsa ke arah cita-cita dan tujuan nasionalnya dibandingkan dengan peperangan dan konfrontasi.
“Jajaran ABRI perlu menjabarkan lebih lanjut politik dan strategi nasional ini baik dalam tugasnya sebagai alat hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik,” kata Presiden.
Timbulnya gejolak-gejolak dalam bidang hankam dan sosial politik, kata Presiden, sesungguhnya menunjukkan adanya masalah dalam sistem nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, lanjut Kepala Negara dalam menangani masalah hankam dan masalah sosial politik harus ditelusuri akar-akar masalahnya secara mendasar mencari berbagai alternatif pemecahannya secara mendasar pula dan memilih alternatif penyelesaiannya yang terbaik.
Menurut Presiden memang jarang ada masalah hankam sederhana. Karena itu, katanya selama ini perlu sangat berhati-hati dalam menanganinya. “Dalam mencari pemecahannya pun kita tidak ingin terburu-buru,” kata Presiden.
Sumber : KOMPAS (22/10/1992)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 343-346.