Menebak Arah Pendulum Dukungan Capres 2024 Bagian 4

JAKARTA, Cendana News – Pemilu 2014 memunculkan kuda hitam, Jokowi (Joko Widodo).

Rakyat rupanya jengah dengan elitisisme. Semua kaum elit/ningrat dianggap tidak bisa dipercaya. Keberpihakan terhadap Wong Cilik hanya jargon pemilu saja.

Saatnya dipimpin yang benar-benar dari rakyat. Mungkin begitulah pendulum aspirasi rakyat kala itu.

Jokowi dari rakyat jelata. Memimpin Kota Solo, tempat ia membuktikan keberpihakannya pada rakyat kecil.

Penataan PKL dinilai berhasil tanpa konflik. Mobnas ESEMKA walau ternyata tidak berhasil, menjawab kerinduan akan kemandirian industri otomotif nasional.

Proyek sebelumnya sudah gagal dalam wujud mobil Timor.

Maka, calon dari rakyat inilah yang terus didukung dan dieluk-elukkan rakyat.

Karir Jokowi meroket. Jalan menduduki DKI 1 pun tidak sulit. Sebagai perlawanan terhadap kaum elit/ningrat.

Jabatan itu dijalani tanpa harus menyelesaikan masa jabatannya. Terburu diminta rakyat menjadi presiden. Setidaknya begitulah narasi politiknya.

Survei-survei menyebut Jokowi sangat popular. Itu yang menyebabkan Megawati keder dan merelakan PDIP menjadi kendaraan bagi Jokowi.

Asalkan PDIP mengendalikan pemerintahan, tidak masalah Megawati tidak menjadi presiden.

Oposisi terus juga lelah. Kalah untuk yang ketiga dalam pilpres juga bukan cerita yang menarik.

Rupanya Megawati pun ditempatkan sebagai barisan elit/kaum ningrat oleh rakyat.

Ia bukan dari rakyat jelata. Ia dibesarkan dari kemegahan istana. Ayahnya menderita oleh perjuangan.

Tapi, Megawati hidup dalam kemewahan dibanding rakyat banyak. Mungkin begitu logika rakyat ketika berpihak pada Jokowi.

Reputasi Megawati yang dianggap ceroboh dalam mengelola negara dalam era pemerintahannya dahulu juga memberi kontribusi.

Dua pulau lepas, Indosat sebagai alat pertahanan bangsa juga dijual. Para penjahat BLBI malah diberi Surat Keterangan Lunas. Itu gaya kepemimpinan koboi. Membahayakan bagi bangsa.

PDIP boleh, asal Jokowi Capresnya. Kira-kira begitulah cara pikir rakyat kala itu.

Lawan Jokowi adalah Prabowo. Ia produk elit. Anak dan dibesarkan dari orang kaya. Bukan representasi rakyat banyak.

Prabowo merupakan antitesa dari keinginan rakyat.

Kali ini, presiden harus benar-benar merepresntasikan rakyat. Bukan sebatas jargon pro rakyat yang nyatanya bermain untuk kaumnya sendiri. Kaum ningrat/konglomerat.

Kelemahan lain dari Prabowo adalah dilekati kaum puritan sebagai pendukung garis depan.

Di antara kaum puritan ini terdapat elemen yang disinyalir wahabi. Sementara sisiran terbesar muslim Indonesia antitesa dari wahabi.

Maka, lengkaplah “bad image factor” yang dilekatkan pada Prabowo: sebagai produk kaum elit/ningrat dan pelindung Wahabi.

Sementara bagi warga NU yang punya sisiran massa besar, keberadaan Wahabi lebih bahaya dari PKI.

Dua hal itulah yang mendorong pendulum dukungan rakyat kepada Jokowi.

Ia sebagai representasi rakyat jelata dan ia bukan pelindung Wahabi. Jokowi merupakan antitesa dari kepemimpinan kaum elit, kaya, ningrat yang selama ini dianggap selalu mengecewakan rakyat.

Dalam dua kali pilpres itu, Prabowo, jenderal cerdas, nasionalis dan banyak prestasi itu berada dalam pendulum yang salah.

Ia berhasil ditempatkan dalam pendulum yang berseberangan dengan kebanyakan kemauan masyarakat.

Pemerintahan Jokowi sendiri memang debatable. Ia dianggap dikendalikan oligarki.

Tidak mampu melindungi rakyat dari kejahatan-kejahatan oligarki. Keberhasilan pemerintahannya dianggap sebatas glorifikasi dari satu dua program yang dikesankan sebagai prestasi istimewa.

Banyak yang berpikir Jokowi didukung buzzer dalam menyuarakan citra positif kinerjanya, untuk menutupi realitas penderitaan rakyat.

Namun, pilihannya adalah dipimpin kaum ningrat yang sudah terlanjur tidak dipercaya atau dipimpin rakyat sendiri dengan risiko juga dipecundangi ologarki.

Mungkin begitu perspektif berpikir para pendukungnya.

Di kalangan masyarakat bawah, Jokowi cukup popular. Rakyat cukup puas dengan bantuan-bantuan sosial yang mengalir.

Keberpihakan terhadap rakyat kecil hadir melalui bantuan-bantuan. Tidak peduli aset dan potensi strategis bangsa dikendalikan oligarki.

Kini, 2024 sudah diambang pintu. Menjadi pertanyaan besar segenap bangsa Indonesia, ke arah mana rakyat harus menggerakkan bandul dukungannya?

Figur cerdas-cendekiawan, tapi keropos penyangga politik dan lemah pemahaman sosio kulturalnya seperti Habibie?

Humanistis, berwawasan luas, tapi lemah manajerial seperti Gus Dur?

Koboi style seperti Megawati? Safety player-nya SBY? Atau representasi rakyat jelata seperti Jokowi?

Semua pernah dicoba dan belum ada yang membuat puas rakyat.

Atau akan lahir pendulum baru dari gemuruh aspirasi masyarakat yang membedakan dengan pendulum sebelumnya?

Bagaimana menurut Anda? Ke mana pendulum aspirasi rakyat akan berpihak?

Semua akan terjawab dalam waktu dekat.

(ARS, Bangka-Kemang, Jakarta Selatan: 17-06-2022)