Prof Unpad : Beberapa Rantai Pasok Sembako di Indonesia Didominasi Kartel Pangan

Cendana News, BANDUNG — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof. Maman Setiawan, S.E., M.T., PhD mengungkapkan sejumlah borok yang menjadi penyebab kenaikan harga bahan pokok (sembako) setiap menjelang bulan Ramadhan tiba.

Ia menyebut kenaikan harga bahan pokok tersebut salah satunya disebabkan karena adanya ekspektasi permintaan yang meningkat, sementara tata niaga serta rantai pasokannya belum siap dan tidak efisien.

“Ada peningkatan permintaan, tapi kita belum siap tata niaganya, rantai pasoknya juga belum efisien. Akibatnya, ketika permintaan naik ditambah pasokan terbatas, maka harga akan meningkat,” ujar Prof. Maman sebagaimana dikutip lewat unpad.ac.id , Selasa (08/03/2022).

Prof. Maman menjelaskan, penyebab utama dari fenomena yang terus berulang setiap tahun ini diakibatkan rantai pasok pangan di Indonesia yang belum efisien, karena memiliki jalur distribusi yang panjang. Mulai dari petani, tengkulak, ritel, baru sampai ke tangan konsumen.

Tak hanya itu, Prof. Maman, juga mengakui sampai saat ini beberapa titik rantai pasok masih didominasi pelaku usaha yang memungkinkan memainkan harga. Hal ini lah yang kerap disebut sebagai kartel atau mafia pangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan telah mendeteksi bahwa ada koordinasi di antara kartel dalam proses rantai pasok pangan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Prof. Maman bersama Bank Indonesia pada 2019 menunjukkan, permasalahan di sektor bahan pokok dapat memicu terjadinya inflasi, khususnya di wilayah Priangan Timur.

“Harga di petani sebenarnya aman, ketika masuk ke tengkulak mereka akhirnya mampu memainkan harga. Hal inilah yang harus dibenahi bagaimana agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mencegah terjadinya kartel,” ungkapnya.

Prof. Maman berharap pemerintah melakukan perbaikan terhadap rantai pasok. Pemotongan jalur yang tidak perlu diperlukan agar tidak terjadi manipulasi harga di pasar.

Disampaikan, untuk menstabilkan harga, pemerintah bisa mengendalikan langsung bahan pokok yang tata niaganya belum beres, seperti membuat harga ecerah tertinggi (HET) untuk sejumlah bahan pokok, menetapkan harga dasar gabah, hingga menentukan harga plafon beras.

Selain itu, pembentukan Badan Pangan Nasional pada 2021 lalu juga diharapkan dapat menjadi upaya dalam memperbaiki tata niaga.

Prof. Maman mengatakan, badan ini bisa mengumpulkan data valid mengenai kebutuhan bahan pokok di setiap daerah. Data ini dapat menjadi langkah bagi pemerintah untuk memperbaiki rantai pasoknya.

“Badan Pangan Nasional bisa memetakan kebutuhan pangan di setiap daerah, lalu solusinya seperti apa, kebutuhannya berapa, nanti bagaimana cara memasoknya, sehingga harganya tetap terjaga,” ujarnya.

Terkait impor, Prof. Maman menilai, hal tersebut masih diperlukan terutama bagi komoditas yang belum bisa dipenuhi di tingkat nasional. Namun, pemerintah juga perlu mengendalikan impor bahan pokok ini. Sebab, bisa jadi impor akan kembali dikuasai oleh kartel.

“Kita harus hati-hati dengan masalah tata niaga ini, termasuk masalah mafia pangan,” katanya.