Ekonomi Jadi Penghalang Utama Pengembangan Tata Ruang Pesisir Berbasis Mitigasi

JAKARTA – Belum terwujudnya pengembangan tata ruang berbasis mitigasi dan adaptasi pesisir di Indonesia, disebabkan oleh banyak faktor. Tapi, yang paling utama adalah faktor ekonomi yang digawangi oleh aktor besar.

Penanggungjawab Output Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Laut, Pusat Riset Kelautan, Dr. Tubagus Solihuddin, menyatakan berdasarkan temuan di lapangan, upaya untuk pengembangan tata ruang pesisir berbasis mitigasi dan adaptasi bencana masih terhalang oleh beberapa faktor.

“Paling tidak ada empat faktor yang menyebabkan pengembangan tata ruang pesisir berbasis mitigasi dan bencana tidak dapat dilakukan secara optimal,” kata Solihudin, dalam FGD Mitigasi Bencana Pesisir, Rabu (27/10/2021).

Yang pertama adalah kecenderungan masyarakat untuk tetap bermukim di daerah pesisir, walaupun mereka menyadari daerah yang mereka tempati adalah daerah rawan bencana.

“Penyebabnya adalah mereka tidak mau jauh dari lokasi mata pencaharian mereka, yang lokasinya di pesisir itu. Sehingga pascabencana, dengan mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi lagi, masyarakat tetap kembali ke sana,” urainya.

Faktor ke dua adalah belum memadainya sistem peringatan dini, terutama untuk nontektonik.

“Tsunami nontektonik sudah berulang kali terjadi di Selat Sunda. Tapi akibat belum memadainya teknologi yang dipergunakan, ditambah tata ruang yang belum mendukung adaptasi bencana dan masyarakat belum teredukasi dengan baik, membuat kejadian tsunami masih tetap menimbulkan dampak negatif dalam jumlah banyak,” urainya.

Masyarakat yang belum teredukasi ini, lanjut Solihuddin, menyebabkan tidak timbulnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas mitigasi. Seperti papan evakuasi maupun tempat evakuasi sementara.

“Bahkan yang lebih ironis, banyak warga di pesisir Carita itu yang tidak mengetahui fungsi tempat evakuasi dan maksud papan penunjuk arah evakuasi itu. Mereka hanya mengandalkan insting saja, bahwa saat tsunami terjadi, harus pergi ke lokasi yang jauh dari pantai dan di posisi tinggi,” imbuhnya.

Faktor ke tiga adalah benturan kepentingan antara mitigasi bencana dengan kepentingan ekonomi.

“Yang sering terjadi adalah penataan ruang berbasis mitigasi bencana terhalang oleh kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemda belum secara optimal melakukan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana karena terbentur oleh ekonomi, mata pencaharian masyarakat dan sumber pendapatan daerah,” kata Solihuddin lebih lanjut.

Hal ini juga yang mendorong faktor ke empat, yaitu pihak pemerintah masih cenderung menyukai investasi yang memicu pertumbuhan ekonomi sekitarnya.

“Jadi, pemda lebih cenderung memilih investasi yang memiliki efek domino. Seperti pariwisata dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata yang dibangun di daerah pesisir,” tuturnya.

Dan hal ini juga bukan hanya dari pemda, tapi juga dari masyarakat pelaku usaha yang mengeluhkan jika pariwisata digeser dari pesisir.

“Ini menjadi masalah tersendiri. Di mana daerah sempadan pesisir harusnya tidak ada bangunan permanen untuk menghindari korban. Tapi, masyarakat merasa keberatan,” tuturnya lebih lanjut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, PhD., yang menyatakan dalam pengembangan tata ruang agar ramah bencana perlu diperhatikan alasan mengapa pengembangan tersebut tidak berhasil.

“Biasanya yang terjadi adalah adanya main-driver dari pengembangan tata ruang itu yang lebih memilih faktor ekonomi semata, dan biasanya adalah aktor-aktor besar yang membuat perimbangannya jadi kalah,” kata Djoko, dalam kesempatan yang sama.

Hal ini dapat dilihat pada kasus Pantai Timur Surabaya, yang akhirnya mengalami perubahan tata ruang dari warna hijau menjadi kuning karena desakan konsorsium pengembang.

“Kasus yang sama juga terjadi di Jakarta untuk daerah Kapuk. Di mana nilai konservasi akhirnya tergeser akibat adanya pengembangan pemukiman,” ungkapnya.

Atau pada kajian pembangunan Toll Sea Wall di Semarang, yang ditujukan untuk mengantisipasi rob dengan sea wall-nya dan di atasnya digunakan sebagai tol.

“Tapi, struktur bangunannya itu masif. Sehingga akan mempengaruhi rehabilitasi alamiah mangrove. Sehingga bisa dikatakan tata kelola saat ini masih dipengaruhi oleh pelaku ekonomi yang daya lawannya tidak seimbang,” pungkasnya.