Soal Pupuk Bersubdisi, DPR: Masalah Data Masih Krusial

JAKARTA — Ketua Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengingatkan bahwa persoalan data masih krusial dan harus diatasi secara komprehensif guna mengatasi persoalan terkait pupuk bersubsidi.

“Data ini selalu membuat masalah, banyak rakyat hari ini mengaku pemilik sawah yang wajib memperoleh pupuk, namun banyak yang tidak memperoleh,” kata Hasan Aminuddin dalam rilis di Jakarta, Minggu (29/8/2021).

Menurut Hasan, data penerima pupuk bersubsidi maupun pemegang kartu tani di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas sehingga selalu menjadi persoalan.

Selain permasalahan data, Hasan juga menyoroti banyaknya jenis pupuk bersubsidi. Menurut data dari PT Pupuk Indonesia, setidaknya ada lima jenis pupuk bersubsidi yakni Urea, NPK, SP-36, ZA dan pupuk organik.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi jenis-jenis pupuk bersubsidi tersebut untuk dibahas di rapat-rapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani ke depannya.

Selain itu, diperoleh masukan pula bahwa keberadaan kartu tani dinilai hingga saat ini masih belum efektif pasalnya masih banyak petani yang belum merasakan manfaat dari kartu tani tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menyebutkan stok pupuk bersubsidi hingga saat ini dalam kondisi yang sangat cukup atau bahkan melimpah dengan ketersediaan lebih dari 300 persen di atas ketentuan pemerintah.

Bakir dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja pupuk bersubsidi dan kartu tani di Komisi IV DPR RI Jakarta, Senin (14/6), mengatakan per tanggal 10 Juni 2021 pihaknya memiliki stok pupuk di lini III sebesar 911.458 ton atau setara 304 persen di atas ketentuan pemerintah.