Kemarin Peringkat 1, Jabar Disalip Jatim Catat 431 Kematian

JAKARTA – Pada 11 Agustus 2021, Satgas Penanggulangan COVID-19 merilis penambahan kasus sebesar 30.625 sehingga total kasus konfirmasi menjadi 3.749.446 kasus.

Peningkatan jumlah kasus sembuh sebesar 39.931 hingga total kasus sembuh menjadi 3.211.078 kasus atau 85,641 persen.

Kasus kematian masih menunjukkan peningkatan, dengan penambahan 1.579 yang menjadikan jumlah individu yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 112.198 atau 2,992 persen.

Kasus meninggal terbanyak dicatat oleh Provinsi Jawa Timur 431 jiwa, Provinsi Jawa Tengah dengan 350 jiwa, dan Provinsi Jawa Barat, yang kemarin menjadi peringkat 1, hari ini mencatatkan kematian 120 jiwa.

Provinsi lainnya, yang pada hari lalu masuk dalam 10 besar, pada hari ini mencatatkan penurunan. Kalimantan Timur 64, Kalimantan Tengah 12, DI Yogyakarta 52, Riau 55, Sumatera Utara 9 dan NTT 31. Kecuali DKI Jakarta, yang pada hari lalu mencatatkan kematian 40 orang, hari ini mengalami peningkatan menjadi 42 jiwa.

Pada 11 Agustus 2021, pukul 09.28 GMT, Worldometer melaporkan jumlah kasus menjadi 204.861.712 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 4.328.364 dan kasus sembuh 183.983.314, dengan posisi Indonesia masih di posisi 14 di seluruh dunia dan posisi ke-4 di Asia, setelah India, Turki dan Iran.

Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, menyampaikan tingkat kematian di tiga daerah top skor, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur memang mengkhawatirkan, karena angka-angka resmi yang sudah tinggi itu pun sebenarnya masih konservatif.

“Kasus aktualnya diduga jauh lebih tinggi, baik karena pemda sengaja menekan angka kematian resmi, tidak tercatat seperti kasus kematian suspek yang belum di-test PCR, maupun yang benar-benar tidak terdeteksi seperti kematian di luar RS dan kematian isolasi mandiri,” kata Yusuf saat dihubungi.

Ia menyebutkan bahwa angka kematian adalah indikator pandemi yang paling kredibel yang seharusnya menjadi indikator utama penanganan pandemi.

Tingkat kematian tinggi adalah hasil dari kombinasi penularan yang tinggi dan faskes yang terbatas. Tingkat penularan tinggi karena mobilitas masyarakat tidak terkendali dan dengan protokol kesehatan yang lemah.

“Menyedihkan sekali ketika indikator ini justru dihilangkan. Jika ada masalah kualitas data, ya diperbaiki, bukan justru malah dihapus,” tandasnya.

Dengan angka kematian yang tinggi, Yusuf menekankan bahwa pengetatan mobilitas di tiga daerah yang mencatatkan angka kematian tertinggi, harus terus dilakukan secara serius hingga pandemi terkendali.

“Perhatian khusus harus diberikan ke daerah pedesaan di mana nakes dan faskes terbatas sehingga banyak kasus kematian akibat covid-19 yang tidak terdeteksi. Penguatan puskesmas dan rekrutmen relawan di tingkat desa menjadi agenda krusial dalam jangka pendek,” tuturnya.

Yusuf menyatakan bahwa PPKM Level 4 adalah kebijakan yang belum optimal, juga terlambat diadopsi dan masih diterapkan dengan seadanya. Ia juga menyatakan banyak daerah yang tidak serius mengadopsi PPKM Level 4.

“Untuk benar-benar mengendalikan pandemi dan menekan angka kematian, kita perlu kebijakan karantina wilayah yang lebih serius diiringi dengan 3T (testing, tracing, treatment) dan perilaku 3M yang masif oleh masyarakat.

Tugas pemerintah untuk memberikan dukungan bagi mereka yang lemah selama pembatasan sosial, ini soal keberpihakan, jika proyek ibukota baru bisa terus jalan, tambahan modal dan diskon pajak ratusan triliun untuk BUMN dan korporasi bisa dilakukan, bayar bunga utang ratusan triliun bisa terus dilakukan, subsidi rakyat harusnya lebih dari bisa,” pungkasnya tegas.