Front Hak Asasi Manusia Sipil di Hong Kong, Bubar

CHRF mengatakan, aset mereka senilai 1,6 juta dolar HK (sekitar Rp2,95 miliar) telah disumbangkan ke organisasi lain yang sesuai.

Pembubaran itu terjadi menyusul langkah serupa yang dilakukan oleh Serikat Guru Profesional setelah dikritik media pemerintah Cina dan otoritas Hong Kong.

Pembubaran kedua organisasi telah memperbesar keprihatinan terhadap tindakan keras yang menargetkan gerakan oposisi.

Keputusan CHRF juga membayangi masa depan rapat umum 1 Juli yang menandai penyerahan bekas koloni Inggris itu kepada pemerintah Beijing pada 1997.

Rapat umum tahunan itu biasanya dihadiri ribuan orang yang turun ke jalan-jalan untuk memprotes beragam hal, seperti meroketnya harga rumah dan ketidakpuasan kepada pemerintah.

“Bersama partai politik, media dan serikat pekerja, dengan sedih kami harus menambahkan LSM ke dalam daftar dari mereka yang menjadi target karena melakukan pekerjaan yang sah,” kata Joshua Rosenzweig, kepala tim Cina di Amnesty International dalam pernyataannya.

“Pola penyensoran diri yang terjadi pekan ini juga menjadi sinyal adanya efek domino, saat undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang keras telah mempercepat hilangnya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang independen dari kota itu,” kata Rosenzweig.

Pihak berwenang telah menutup sebagian Victoria Park –di mana rapat umum biasanya dimulai– pada peringatan 1 Juli tahun ini dengan alasan pencegahan Covid-19.

Gerakan demokrasi Hong Kong telah ambruk sejak Beijing mulai memberlakukan undang-undang keamanan nasional di pusat keuangan global itu tahun lalu, yang diikuti penangkapan massal dan pemenjaraan tokoh-tokoh oposisi penting.