Ribuan Pedagang Surabaya Berharap PPKM Darurat tak Diperpanjang

Budi menyayangkan kebijakan untuk pembebasan retribusi itu harus meminta persetujuan Wali Kota Surabaya. “Kami ini kan ibaratnya anak pemkot. Kok orang tuanya tidak pro aktif,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua SWK Wonorejo Suharno membandingkan PPKM Darurat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut dia, PSBB dianggap berhasil karena penularan COVID-19 turun, sedangkan ekonomi tidak mati.

“Kami berharap ada kelonggaran seperti saat PSBB. Jam operasional pedagang sampai pukul 22.00 WIB. Penerapan prokes seperti pembatasan jumlah pengunjung. Sehingga kami para pedagang kuliner tidak mati,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H. Thony meminta adanya evaluasi dari pelaksanaan PPKM Darurat di Surabaya sebelum nantinya diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Menurut dia, pihaknya tidak mempersoalkan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, asalkan ada evaluasi yang jelas dari pemerintah. “Terus daerah mana yang perlu diperpanjang dan tidak. Kalau diperpanjang alasannya apa, kalkulasinya seperti apa dan datanya juga seperti apa?,” kata Thony.

Thony mengatakan, harus ada alasan yang konkret dari pemerintah agar masyarakat tidak melihat dan menganggap bahwa perpanjangan PPKM Darurat itu tanpa didasari data yang jelas. “Ya makanya harus ada evaluasi,” ujarnya. (Ant)