Pengamat Pendidikan: Kesiapan Sekolah Terapkan PTM Harus Memadai

JAKARTA – Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2021/2022, dinyatakan masih membutuhkan kajian yang lebih dalam. Mengingat kesiapan sekolah dan pemerintah daerah dalam menerapkan protokol kesehatan masih belum memadai.

Pengamat Pendidikan Vox Populi Institute, Indra Charismiadji, menyatakan, Indonesia sebaiknya melakukan perbandingan dengan negara lainnya sebelum memutuskan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka.

“Dibandingkan dengan negara yang penanganan COVID-nya lebih baik dari Indonesia. Dipertimbangkan apakah memberlakukan pembelajaran tatap muka itu bisa menimbulkan klaster baru atau tidak. Jangan sampai dipaksakan tatap muka malah jadi membahayakan jiwa, bukan hanya peserta didik tapi juga pendidik dan keluarga peserta didik,” kata Indra saat dihubungi Cendana News, Kamis (17/5/2021).

Ia menyebutkan tak perlu terlalu jauh untuk membandingkan. Bisa diambil yang terdekat.

“Sebagai contoh, Singapura sudah mulai membuka sekolah sejak Juli 2020 karena penanganan mereka lebih baik. Tapi Mei 2021 kembali ditutup karena dianggap perkembangan COVID 19 menjadi sangat berbahaya,” ucapnya.

Ia menyebutkan penanganan COVID 19 di Indonesia tidaklah terlalu baik. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah tepat untuk membuka sekolah di Juli ini.

“Mengapa Indonesia harus memaksakan pelaksanaan tatap muka yang berpotensi membahayakan. Tentunya ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Yang menyebutkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setelah melindungi, baru mencerdaskan. Jadi kalau yang lain tutup, kita buka, itu pertimbangannya apa,” ujarnya.

Selain itu, Indra juga menyebutkan kendala lainnya adalah target vaksinasi guru yang baru mencapai 20 persen. Dan ada guru yang sudah divaksinasi dua kali tapi tetap bisa positif. Fakta ini menunjukkan bahwa vaksinasi tidaklah menjamin seseorang tidak akan terkena paparan COVID 19.

“Kalau menurut saya, untuk menghindari adanya potensi membahayakan jiwa dan menimbulkan klaster baru, apa tidak sebaiknya kita fokus untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Termasuk juga melakukan pelatihan kepada para pendidik agar dapat menerapkan pola pembelajaran yang efektif,” tandasnya.

Secara terpisah, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menyatakan, keputusan untuk melakukan pembelajaran tatap muka haruslah didasarkan pada status daerah tersebut.

“Kami sangat mengimbau, jika kasusnya lebih dari lima persen, sebaiknya jangan dulu melakukan pembelajaran tatap muka,” kata Heru saat dihubungi.

Selain itu, vaksinasi yang dilakukan pada para guru belumlah memberikan kekebalan kelompok.

“Kami mengimbau agar pemda melibatkan ahli medis dan epidemiolog daerah masing-masing untuk memutuskan apakah akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Kenapa harus dari daerah masing-masing? Karena mereka yang mengerti kondisi daerah mereka. Kalau pusat kan hanya melihat secara global,” urainya.

Untuk daerah yang mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh, Heru menyebutkan dapat dilakukan pembelajaran tatap muka tapi dengan pemberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Jika tidak bisa menyediakan protokol kesehatan ketat, jalan satu-satunya hanya dengan memperbaiki pola pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengajaran secara optimal,” pungkasnya.