KRBF Desak Dugaan Korupsi Dana Hibah Segera Diproses

LARANTUKA – Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF) Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur,  mendesak aparat penegak hukum (APH,) baik Polres Flotim maupun Kejaksaan Negeri Larantuka, untuk segera memproses laporan dugaan korupsi dana hibah.

“Kami dari KRBF meminta agar Kejaksaan Negeri Larantuka dan Polres Flotim segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dana hibah yang telah kami laporkan sejak Mei 2010 lalu,” kata Bachtiar Lamawuran, anggota Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), saat ditemui di Kelurahan Sarotari, Kota Larantuka, Selasa (18/5/2021).

Bachtiar menyebutkan, kasus yang dilaporkan ke kejaksaan tersebut meliputi dugaan korupsi dana hibah tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp10,4 miliar lebih, yang diperuntukan bagi kelompok anak muda.

Sementara di Polres Flotim, dengan kasus yang sama, dana yang diduga dikorupsi sebesar Rp1,2 miliar dari APBD Flotim 2018 dan 2019, yang peruntukannya untuk panitia HUT Kemerdekaan RI.

“Peruntukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Proses pencairan keuangan pun dilakukan dengan cara-cara menyimpang, tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),” ucapnya.

Bachtiar menyebutkan, dana hibah yang dilaporkan di kejaksaan tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada, dengan sasaran program menyelamatkan anak muda.

Ia menegaskan, ada indikasi dugaan korupsi karena dana berjumlah besar yang digelontorkan tersebut hasilnya pun tidak ada.

Dijelaskannya, dana sampai kepada penerima tetapi tidak dimanfaatkan oleh penerima dana dan kelompok-kelompok usaha yang diduga merupakan kelompok fiktif.

“Kesalahannya bertentangan dengan aturan terkait dengan hibah yang tidak mungkin diberikan orang per orang,” ucapnya.

Selain itu, tambah Bachtiar, pencairan dananya tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh aturan, tetapi hanya melalui disposisi Bupati Flotim langsung kepada kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).

Menurutnya, mekanisme pencairan dana hanya melalui disposisi dan ini sesuai pengakuan bendahara bantuan pada saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bendahara bantuan mengakui, uang itu dicairkan berdasarkan disposisi Bupati Flotim, bahkan angka uangnya pun ditentukan oleh bupati di dalam disposisi tersebut,” bebernya.

Bachtiar menyayangkan, jumlah uangnya tidak ditentukan oleh instansi teknis yang seharusnya membuat SPM dan BKD menerbitkan SP2D, tetapi pendasarannya hanya berdasarkan disposisi bupati.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Larantuka, Cornelis S. Oematan, saat dikonfirmasi mengakui kasus dana hibah yang dilaporkan oleh KRBF sedang dalam taraf pengumpulan data.

Menurut Cornelis, dana hibah tersebut disalurkan oleh beberapa instansi dan pihaknya hingga saat ini masih melakukan pengumpulan data (Puldata) di bagian intel.

“Untuk kasus dana hibah yang dilaporkan oleh KRBF, saat ini masih dilakukan pengumpulan data. Kasusnya sedang ditangani oleh Kasi Intel,” ujarnya.