KRBF

Bachtiar menyebutkan, kasus yang dilaporkan ke kejaksaan tersebut meliputi dugaan korupsi dana hibah tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp10,4 miliar lebih, yang diperuntukan bagi kelompok anak muda.

DPRD Flotim dalam rekomendasinya yang tertuang dalam keputusan DPRD Flotim terhadap LKPJ Bupati Flotim tahun anggaran 2018, menangguhkan pembangunan tersebut hingga jangka waktu yang tidak ditentukan.