Skenario PKI Karantina Presiden Soekarno, Penyebaran Komunike, dan Misi Soepardjo

Kegagalan G30S/PKI menyandera Presiden serta kejanggalan-kejanggalan isi Komunike tertolong oleh upaya Letkol Tituler Suparto, pembantu pribadi Presiden, ketika diperintahkan menghubungi Men/Pangau Omar Dhani. Kontak telepon dari Suparto dimanfaatkan Omar Dhani menggiring Presiden menuju Halim. Suparto menjadi pembantu pribadi Presiden atas upaya mertua Omar Dhani.

Presiden sendiri mengakui dirinya memutuskan ke Halim atas kemauannya sendiri agar dekat dengan pesawat yang bisa membawanya menyelamatkan diri. Ia kemudian berangkat menuju Halim disertai iring-iringan pengawal maupun sebagian pembantu terdekatnya dan tidak berada dalam skema penyanderaan penuh sesuai rencana pimpinan G30S/PKI.

Analisis Victor M. Fic, Sejarawan Kanada, keterlibatan Omar Dhani dalam konspirasi ini dimungkinkan atas pendekatan pimpinan PKI sebelumnya yang akan menempatkan dirinya sebagai kandidat pengganti Presiden Soekarno dalam tatanan politik yang baru. Dhani juga merupakan keponakan Suripno, seorang tokoh penggerak pemberontakan Madiun yang dihukum mati oleh Gubernur Militer Gatot Soebroto bersama Amir Syarifuddin—sehingga secara psikologis memiliki kedekatan dengan pimpinan G30S/PKI.

Fase Penyebarluasan Komunike 30 September

Pukul 7.15 tanggal 1 Oktober 1965, RRI menyiarkan Komunike 30 September yang pada intinya mengemukakan hal-hal berikut:

• G30S dikepalai Letkol. Inf. Untung, Komandan Batalyon Cakrabirawa, telah melakukan penangkapan para jenderal TNI AD, yang tergabung dalam Dewan Jenderal, yang disinyalir hendak melakukan coup pemerintahan Presiden Soekarno.
• Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif disponsori CIA dan mengharapkan Presiden meninggal dalam waktu cepat. Setelah harapan tersebut tidak terkabul, Dewan Jenderal merencanakan coup pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan memanfaatkan momentum peringatan hari Angkatan Bersenjata.
• Selain penangkapan para jenderal TNI AD, obyek-obyek vital telah dikuasai dan Presiden selamat dalam lindungan G30S.
• Sebagai follow up, akan dibentuk Dewan Revolusi pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dewan Revolusi yang dibentuk G30S merupakan pelaksana “Panca Azimat Revolusi”, ketetapan-ketetapan MPRS dan putusan-putusan DPA.
• Mengimbau semua pihak untuk mendukung G30S.

Pencermatan terhadap isi Komunike akan dengan mudah disimpulkan para pendengar RRI, bahwa G30S merupakan gerakan kudeta. Terdapat kejanggalan relasi antara pembersihan para jenderal, sebagai usaha pencegahan kudeta terhadap Presiden, dengan pembentukan Dewan Revolusi mulai tingkat pusat hingga desa.