KKP-Pemprov Jabar Perkuat Sinergi Pengawasan Sumber Daya Laut

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi pengawasan sumber daya laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ada di sekitar daerah tersebut.

“Kami berpandangan, kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat ini adalah merupakan salah satu langkah strategis untuk bersama-sama mengelola dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Jawa Barat,” kata Sesditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Suharta dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (19/3/2021).

Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendorong inklusivitas melalui partisipasi daerah untuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa dinamika dan permasalahan pengelolaan perikanan saat ini semakin kompleks, bukan hanya penangkapan ikan ilegal, tetapi ada aktivitas penangkapan ikan destruktif dan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

“Ini perlu dihadapi dengan sinergi yang baik termasuk dengan Pemerintah Daerah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta.

Suharta menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menindak tegas pelaku pencuri ikan dan perusak ekosistem.

Ketegasan ini, lanjutnya, bukan hanya terhadap Kapal Ikan Asing, namun juga terhadap Kapal Ikan Indonesia.

“Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya mengamanatkan agar perizinan berusaha dipermudah dan meningkatkan pengawasan agar dapat terwujud manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat”, ujar Suharta.