Penanggulangan COVID-19 di Sikka Tidak Berjalan Optimal

MAUMERE – Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai, langkah penanggulangan COVID-19 di daerah tersebut tidak berjalan optimal.

FPPB Kabupaten Sikka menilai, ketidakpedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan seperti aktivitas berkumpul, adalah imbas dari perilaku pemerintah dalam menangani pandemi yang tidak sejalan dengan aturan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.

“FPPB Kabupaten Sikka meminta kepada pemerintah daerah, untuk menghentikan semua aktivitas pemerintah yang mengumpulkan masyarakat,” tegas Ketua Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Kabupaten Sikka, NTT, Carolus Winfridus Keupung, Cendana News, Sabtu (16/1/2021).

Pemerintah disebut Win, harus memberi contoh yang baik dalam hal pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta melakukan penegakan protokol kesehatan dan kebijakan penanggulangan COVID-19 tanpa ada pertimbangan aspek apapun. Pemerintah juga diminta memastikan, setiap tempat usaha ekonomi menerapkan protokol keseghatan. “Pemerintah harus melarang aktivitas pesta dalam bentuk apapun. Juga melarang aktivitas keagamaan yang mengumpulkan banyak orang, serta aktivitas pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka dari jenjang PAUD sampai Perguruan Tinggi,” sarannya.

FPPB melihat, surat edaran Bupati Sikka berisi imbauan, tetapi upaya pencegahan yang maksimal sepertinya tidak ada. Dan seakan tim Satgas COVID-19 hanya ada tim kesehatan dan penegakan hukum. Untuk itu FPPB mengusulkan, kerja tim penanggulangan COVID-19 harus lebih nyata. “Semua unsur dalam tim tersebut harus diaktifkan agar penanggulangannya menjangkau seluruh Kabupaten Sikka. Sangat diperlukan mengaktifkan Satgas Covid-19 di desa dan kelurahan dan mengaktifkan peran linmas dan RT atau RW,” tegasnya.