LRSDKP: Indonesia Penyumbang Sampah Terbesar ke-2 Dunia

JAKARTA – Fakta, bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar ke dua di dunia, bukanlah fakta yang membanggakan.

“Patutnya, kita semua malu dan mulai untuk melakukan tindakan aktif, mulai dari diri sendiri hingga terlibat dalam mendukung program pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut,” kata Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus, Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S, M.Soc, Sc., dalam seminar online yang digelar oleh LRSDKP, Selasa (18/8/2020).

Ia menyatakan, sampah laut adalah masalah bersama yang harus ditangani bersama. Karena mengancam ekosistem dan pada akhirnya mengancam masyarakat, bukan hanya masyarakat yang tinggal di pesisir.

“Isu sampah ini tidak hanya berskala nasional, tapi juga internasional. Di Indonesia, sampah laut ditangani secara lintas kementerian dengan target tertentu,” kata Nia.

Menurutnya, alasan riset dilakukan oleh LRSDKP pertama kali adalah karena ditemukannya sampah yang berjajar rapi dalam waktu tertentu, dan menghilang dalam kala waktu yang sama pada 2015.

“Saat itu, kami sedang melakukan penyelaman untuk arkeologi di Teluk Banten. Dan, kami melihat sampah laut yang berjejer rapi memanjang dan berkumpul selama setengah jam, lalu menghilang. Dan, besoknya berlaku hal yang sama lagi. Sehingga kami melihat adanya suatu fenomena di sana,” urainya.

Karena itu, lanjutnya, mulai dilakukan modelling dengan melibatkan berbagai elemen terkait, untuk mengidentifikasi asal sampah dan jenisnya.

“Riset berlanjut ke Bali, Aceh dan sekarang di Bengkalis. Tahun ini harusnya ke Manado, tapi terhalang Covid. Plastik menjadi fokus utama, karena Indonesia merupakan kontributor ke dua setelah Tiongkok dalam penyumbang sampah plastik terbesar dunia,” ucapnya.

Harapannya, dengan kegiatan identifikasi ini akan bisa dijadikan titik awal pengembangan oleh satker teknis terkait, dalam menindaklanjuti apa yang harus dilakukan dengan sampah ini.

“Ayo mulai dari diri kita, lingkungan kita untuk mulai aware dengan masalah sampah ini. Ini merupakan siklus yang harus kita hentikan dengan integrated dan multisystem yang juga melibatkan kultur masyarakat sekitar, untuk lebih peduli dengan pengolahan sampah yang tepat, sehingga tidak merusak ekosistem laut,” tandasnya.

Kepala Balai Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarief Widjaja, menjelaskan bahwa laut merupakan global heritage yang menjadi kekayaan semua bangsa yang harus dijaga bersama.

“Laut merupakan sumber biodiversity dan jaminan pemenuhan pangan seluruh dunia. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya,” kata Sjarief, dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah Indonesia, ungkapnya, sudah menyatakan untuk berpartisipasi aktif dan menjadi leader dalam masalah sampah laut ini. Karena Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik sebesar 3,22 juta ton.

“Diprediksi, sampah plastik Indonesia yang masuk ke laut itu adalah 480 ribu sampai 1,29 juta metrik ton per tahun. Dan, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengelolanya secara tepat, yaitu melakukan pengurangan sampah sebesar 30 persen, penanganan sampah sebesar 70 persen dan pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebesar 70 persen pada 2025,” ucapnya.

Penanganan ini perlu dilakukan, karena sampah plastik menjadi cemaran laut pada seluruh ekosistem laut dan pesisir, dan mempengaruhi suplai pangan dari laut.

“Beberapa tahapannya adalah membangun kesadaran nasional tentang bahayanya sampah plastik di laut, pengelolaan sampah dari laut yang intinya dengan menurunkan sumber sampah dari benda mengapung di laut, seperti kapal, penanggulangan sampah di pesisir dengan merintis kelompok pengawas di muara sungai untuk melakukan 3R (Reduce, Re-use dan Recycle), serta mekanisme pendanaan, litbang dan riset,” ucapnya lebih lanjut.

Ia mencontohkan, dengan meletakkan sensor sampah di Sungai Citarum, Bekasi, terlihat pergerakannya hingga selatan Kalimantan Selatan. Kemudian berlanjut ke Selat Lombok dan berlanjut lagi ke Christmas Island.

“Sehingga perlu untuk dibuat rencana aksi yang konkrit dan menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi bebas sampah, dengan prioritasnya adalah pada 10 destinasi wisata prioritas,” pungkasnya.