Asosiasi Advokat Hong Kong Sebut Penundaan Pemilu Kemungkinan Ilegal

Aktivis pro demokrasi yang menjadi oposisi pemerintah berharap dapat menang pemilihan dewan legislatif setelah unggul pada pemilihan dewan distrik pada tahun lalu.

Lam mengatakan pihaknya akan meminta bantuan parlemen China untuk membentuk badan yang dapat mengisi kekosongan setelah masa jabatan anggota dewan legislatif Hong Kong saat ini berakhir.

Otoritas di Hong Kong “mengundang” Beijing untuk “menunggangi sejumlah posisi penting” pada konstitusi kota dan aturan setempat demi “menghentikan upaya tandingan yang sah menurut hukum,” kata Asosiasi Advokat.

“Langkah itu bertentangan dengan prinsip keabsahan hukum dan kepastian hukum serta menurunkan derajat undang-undang di Hong Kong,” tambah pihak asosiasi.

Sementara itu, Amerika Serikat mengecam penundaan pemilihan dewan legislatif di Hong Kong. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan “Hong Kong kemungkinan tidak akan dapat lagi memilih apapun atau siapapun”.

Presiden AS Donald Trump pada Kamis juga sempat mengusulkan rencana penundaan pemilihan presiden pada 3 November 2020, tetapi kewenangan itu dimiliki oleh kongres, bukan presiden. [Ant]