Ribuan Bangku Sekolah Swasta Masih Kosong di Bekasi

BEKASI — 10.455 bangku kosong dari 136 sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA pasca pelaksanaan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Data tersebut dirilis oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat. Atas kondisi tersebut mereka mempertanyakan komitmen membangun Bekasi cerdas dengan kondisi ini terjadi setiap tahunnya.

“Sampai hari ini, hingga pukul 13.36 WIB, sesuai data yang masuk ke sekretariat, jumlah kursi kosong sekolah swasta di Kota Bekasi mencapai 10.455,”ungkap Ayung Sardi Dauly, Sekrterais BMPS Kota Bekasi, Jumat (17/7/2020).

Dikatakan data bangku kosong tersebut terbanyak di tingkat SMK. Adapun datanya, meliputi sekolah SD mencapai 8,1 persen, SMP 30 persen, SMK 50,7 persen dan SMA 11,0 persen. Dari 136 Sekolah, untuk sebelas SD bangku kosong mencapai 241 kursi, selanjutnya untuk tingkat SMP ada 41 sekolah dengan bangku kosong mencapai 2.380 Kursi, dan 15 SMA dengan bangku kosong 763 kursi, sedangkan 69 SMK bangku kosong 7.017 Kursi.

Sekolah tersebut berada Kecamatan Bantar Gebang dua sekolah, Bekasi Barat 6 sekolah, Bekasi Selatan 14 Sekolah, Bekasi Timur 15 Sekolah, Bekasi Utara 15 Sekolah, Jati Asih 14 Sekolah Kec.Jati Sampurna 8 Sekola, Medan Satria 11 Sekolah, Mustika Jaya 10 Sekolah, Pondok Melati 8 Sekolah, Pondok Gede 6 Sekolah, Rawalumbu 27 Sekolah.

Tingkat SD ada 5 sekolah yang siswa kurang dari 20 Tingkat SMP ada 7 sekolah siswa kurang dari 20 dari 7 sekolah ada 1 sekolah siswanya kurang dari 10 Tingkat SMA ada 5 sekolah siswanya kurang dari 20 dan dari 5 tersebut ada 1 sekolah siswanya kurang dari 10.

“Parahnya lagi untuk tingkat SMK ada 12 Sekolah yang siswanya kurang dari 20 dan dari 12 tersebut ada 5 sekolah yang siswanya kurang dari 10,” ujar Ayung.

Dikatakan bahwa BMPS, sudah mendorong pemerintah Kota Bekasi, untuk menghentikan pembukaan PPDB susulan yang masih dilakukan secara off line. Karena sekolah jelasnya tidak hanya negeri, harusnya pemerintah membantu sekolah swasta yang selama ini membantu mencerdaskan anak bangsa.

“Miris, pendidikan jadi komoditas politik. Banyak anggota dewan dengan alasan konstituen menitipkan di sekolah tertentu. Bahkan, Wali Kota Bekasi meminta Rombel SMA/SMK di tambah, padahal ini domain Provinsi,” ungkap Ayung Sardi mengaku sudah mengumpulkan data datanya.

Atas kondisi yang terus terjadi setiap tahunnya di Kota Bekasi, Ayung, menilai pemerintah tidak ada komitmen untuk menciptakan pendidikan berkualitas. Pendidikan dinilainya hanya jadi komuditas politik, karena aturan dibuat melibatkan BMPS tetapi setelah berjalan, diubah.

“Awalnya pemerintah dalam menyusun pendidikan melibatkan BMPS bahkan aturan sudah disetujui. Sekolah swasta juga sebelumnya sudah memberi laporan total jumlah bangku tapi semua komitmen diubah. Bagaimana membangun pendidikan bermatabat, jika setiap tahun ketimpangan antara swasta dan negeri terjadi,” tukasnya.

Sebelumnya Ariyanto Hendrata, pengurus dewan pendidikan Kota Bemasi meminta DPRD setempat berpihak kepada rakyat dibanding kelompok tertentu terkait pembatasan Rombel

“Saya dapat informasi bahwa Komisi IV menolak adanya rombel maupun penambahan jumlah siswa. Saya pertanyakan kebenarannya, apakah ini sikap lembaga atau hanya Ketua Komisi saja?,” kata Ariyanto menanggapi pernyataan Kouta sekolah negeri sudah terpenuhi.

Dikatakan jangan sampai Komisi IV hanya memperjuangkan sekelompok organisasi dibanding keinginan masyarakat yang lebih luas. Mereka dipilih oleh rakyat dan harus berpihak pada rakyat.

Selain itu, Ariyanto juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengakomodir masyarakat yang ingin masuk ke SD dan SMP Negeri. Hal itu ia katakan menyusul besarnya keinginan masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri dengan pertimbangan biaya pendidikan lebih murah karena dibiayai oleh Negara.

“Untuk masuk ke sekolah swasta kan perlu biaya besar, makanya mereka memilih ke sekolah negeri. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan harus mengakomodir aspirasi ini,” ucap Ariyanto.