DKP Maluku Perjuangkan Kembali Lumbung Ikan Nasional

Maluku saat ini terdapat 13 pelabuhan perikanan tetapi yang beroperasi sekarang baru lima pelabuhan dan delapan lainnya stagnan karena keterbatasan dana operasional pembiayaan.

“Sehingga kami minta lewat program LIN ini, delapan pelabuhan perikanan yang dalam posisi stagnan itu bisa difungsikan, kemudian untuk kegiatan ekspor ikan tetap diupayakan berasal dari Maluku karena di situ ada biaya prodaknya di situ lewat pelabuhan perikanan ekspor terpadu,” jelas Abdulharis.

Daerah memang dibatasi kewenangan pengelolaan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai, tetapi hak-hak masyarakat adat juga terakomodir sesuai Permendagri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam konteks pengelolaan dari nol sampai batas 12 mil laut.

“Tentang pembiayaannya nanti akan disiapkan dalam rencana aksi, tetapi ada warning dari pemerintah bahwa pemda harus menyiapkan anggaran minimal Rp50 miliar dan memang sudah dilakukan sejak tahun kemarin bahwa untuk DKP telah disiapkan anggaran tersebut sebagai dana sharing,” kata Abdulharis. (Ant)