12 Titik Tambang Pasir Ilegal di Tasik Ditutup Sementara

TASIKMALAYA — Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dengan melakukan penutupan sebanyak 12 titik tambang pasir ilegal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Senin (27/7/2020).

Tambang pasir ilegal yang ditutup tersebut meliputi tiga titik tambang di Desa Cidadap, Kecamatan Karang Nunggal dan sembilan titik di kecamatan Cikalong.

Sesuai arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kang Uu menjelaskan, pihaknya hanya menutup sementara aktivitas pertambangan bahan galian C hingga para pemilik tambang mendapat izin beroperasi yang resmi dari Pemprov.

“Pemerintah bukan ingin menutup (tambang), karena yang namanya galian jelas manfaatnya multifungsi, baik untuk pendapatan masyarakat sekitar, roda perekonomian, meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan,” kata Kang Uu.

“Tapi sekaligus dari sisi itu, tambang harus memiliki legalitas supaya ada multifungsi lagi yaitu bisa menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) baik itu desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Kang Uu, Pemda Provinsi Jabar mendorong legalitas tambang pasir khususnya di Kabupaten Tasikmalaya agar para pengusaha bisa menjual hasil galian secara resmi ke berbagai proyek pembangunan di Jabar bahkan luar Jabar.

“Apalagi sekarang Jabar ada beberapa megaproyek misalnya (Tol) Cigatas, KCIC (kereta cepat Jakarta-Bandung), (Pelabuhan) Patimban, dan (Bendungan) Leuwikeris. Jika ada legalitas, bisa menjual dengan skala besar dan harga lebih bagus lagi,” tutur Kang Uu.

Kembali ditegaskan penutupan tersebut bukan akan memotong mata rantai perekonomian yang ada di wilayah Tasik, tapi hanya untuk melegalkan usaha mereka (pemilik tambang) agar mereka lebih tenang lagi (menjalankan usahanya).

Sementara lokasi tambang ilegal ditutup, Kang Uu mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menindaklanjuti proses perizinan termasuk menyoal potensi penggalian di sungai yang boleh dilakukan menurut Undang-Undang.

“Harapan kami, sebelum izin itu keluar dari Pemprov Jabar, saya minta dihentikan seluruh aktivitas penambangan di wilayah Jabar terutama yang ada di Tasikmalaya Selatan. Jika ada yang nakal, sanksi pertambangan yang tidak ada izin yaitu denda Rp100 miliar dan hukuman 10 tahun,” ucap Kang Uu.

Dia meminta pemerintah harus segera mempercepat keluar legalitas formal ini karena kami juga memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat, apalagi dengan program Gerbang Desa yang intinya meningkatkan SDM dan SDA di desa untuk warga desa.

Menurutnya di lokasi penambangan pasir tersebut sudah ada SDM pertambangan, sepanjang tidak merusak lingkungan akan didorong legalitasnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.