Pentingnya Batasan Kelautan dalam Proses Pengembangan Ekonomi Maritim

JAKARTA — Potensi ekonomi maritim Indonesia, berdasarkan data LIPI tahun 2019, diperkirakan sekitar Rp1.712 triliun. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan kawasan maritim secara terintegrasi dan kepastian batasan wilayah, agar proyeksi maritim tahun 2045 dapat tercapai.

Kapus Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Ade Komara Mulyana, PhD menyatakan, sesuai dengan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat atas 3.110.000 km persegi perairan kepulauan, 3 juta km persegi ZEE dan 2,8 juta km persegi Landas Kontinen.

“Untuk laut teritorial dihitung dari garis pangkal 12 mil laut, untuk ZEE dari garis pangkal 200 mil laut dan untuk Landas Kontinen ditarik dari garis pangkal hingga 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut jika bisa membuktikan perpanjangan alamiah dari area 200 mil laut,” kata Ade saat Zoom Webinar IABIE, Sabtu (20/6/2020).

Batasan ini berlaku jika garis tersebut tidak berhimpitan dengan garis negara lain.

“Jika bertetanggaan dan terjadi overlapping claim maka ada kesepakatan kedua negara. Atau jika tidak sepakat maka akan diajukan ke sidang internasional,” ucapnya.

Ade menyebutkan Indonesia sudah memiliki beberapa perundingan perbatasan yang sudah selesai. Tapi ada juga yang belum selesai.

“Seperti dengan Singapura, kita sudah selesai untuk batas teritorial. Sementara dengan Malaysia, batas teritorial dan Landas Kontinen sudah selesai tapi untuk ZEE masih dirundingkan. Sejak tahun 2005, kita sudah melakukan 36 kali perundingan,” ucapnya lagi.

Ia menyebutkan batasan ZEE dan Landas Kontinen ini penting bagi suatu negara. Karena berkaitan dengan hak pemanfaatan sumber daya.

“Kalau ZEE, artinya negara tersebut memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya khususnya kolam air. Sementara untuk Landas Kontinen, artinya untuk dasar lautannya,” imbuhnya.

Kapus Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistiyo menyebutkan dalam pengelolaan maritim Indonesia, harus dipandang secara tiga dimensi.

“Dari pemetaan yang sudah ada berdasarkan Permen KP No. 1 tahun 2009 dan Permen KP No. 18 tahun 2014, terlihat masih ada beberapa titik wilayah yang masih kosong. Artinya masih terbuka peluang untuk pengelolaan yang lebih jauh,” kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, lanjutnya, kontribusi sektor maritim baru 9 persen pada PDB. Target pemerintah adalah menaikkan hingga 30 persen dari PDB berdasarkan potensi yang berasal dari wilayah pesisir, bioteknologi, perikanan, minyak dan gas bumi, transportasi laut, terumbu karang, mangrove, wisata bahari yang memiliki potensi nilai ekonomi hingga Rp1.712 triliun.

“Untuk mencapainya, pemerintah akan menguatkan industri perikanan, sistem tata kelola 11 WTP, pembangunan armada perikanan modern yang ocean-going, menyusun wisata bahari kelas dunia dan waterfront city kota pesisir, ” paparnya.

Tentunya, lanjut Budi, semua ini harus didasarkan pada riset dan penelitian serta memperkuat hubungan kelembagaan.

“Karena maritim ini memiliki banyak dimensi, maka kita perlu memperkuat kerja sama riset maritim dan fasilitas riset kelautan di kawasan perbatasan maritim. Selain itu, perlu untuk menerapkan kebijakan satu data Indonesia dalam membangun basis data maritim nasional yang standar dan berkualitas,” pungkasnya.