Pemerintah Harus Bangun Rantai Pasok UMKM di ‘New Normal’

JAKARTA – Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), meminta pemerintah membangun supply chain (rantai pasok) bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam penerapan tata hidup normal atau new normal. Langkah ini bisa membangkitkan roda perekonomian Indonesia.

Ekonom senior INDEF, Aviliani, mengatakan pemerintah dalam penerapan kebijakan new normal harus berjalan efektif, dengan memperhatikan kesiapan berbagai lini, termasuk kesiapan pelaku usaha dan masyarakat.

Karena, menurutnya, penerapan new normal itu bukan sekadar untuk menciptakan demand yang besar. Namun terpenting adalah terciptanya kolaborasi antara pembeli, yakni masyarakat dengan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperkuat pasar.

“Agar penerapan new normal berjalan efektif, itu butuh kesiapan dari sektor usaha, utamanya UMKM sebagai penggerak ekonomi yang cukup besar kontribusinya bagi negara,” ujar Aviliani saat dihubungi di Jakarta, Minggu (31/5/2020).

Namun di tengah pandemi Covid-19 ini, menurutnya banyak pelaku UMKM yang terdampak sehingga butuh pemulihan atau kesiapan menuju new normal. Karena banyak dari mereka yang mengeluhkan pendapatannya menurun, bahkan ada yang menutup usahanya.

Padahal, penerapan new normal itu menuntut para pelaku UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan produk-produknya.

“Terpenting lagi, UMKM ini harus bisa mendeteksi pasar baru di dalam negeri, kan ekspor juga lagi sulit di masa Covid-19 ini,” tandasnya.

Terpenting lagi menuju new normal ini, menurutnya adalah peran pemerintah untuk membangun rantai pasok di setiap sektor industri bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini perlu dilakukan, karena rantai pasok di dalam negeri masih relatif rendah. Sehingga tentunya sangat diperlukan sinergi antarlintas pengusaha dan pemerintah daerah untuk membangun supply chain ini.

“Kita punya banyak potensi rantai pasok  yang sangat bagus di daerah. Ini harus kita bangun kembali dengan peran aktif pemerintah,” ungkapnya.

Apalagi, UMKM sudah banyak yang terdampak Covid-19, sehingga agar mereka bangkit harus ada supply chain yang dibangun. Karena kalau tidak, para pelaku UMKM tersebut harus mulai dari nol lagi.

“Ini sangat berat bagi mereka, karena banyak persaingan. Jadi penerapkan new normal itu, ya harus tahu kesiapan dari pelaku UMKM, tidak bisa hanya memikirkan demand saja,” imbuh Aviliani.

Pakar ekonomi politik, Samaluddin Daeng, mengatakan problem terbesar dalam penerapan new normal itu harus memikirkan masalah kesehatan dan dampaknya.

Sementara saat ini kurva Covid-19 masih melandai belum turun, ini menandakan yang terinfeksi virus ini di Indonesia masih tinggi.

“Kalau kurva Covid-19 belum turun, agak sulit untuk menerapkan new normal. Nah, ini problem terbesarnya,” ujar Salamuddin saat dihubungi, Minggu (31/5/2020).

Kemudian terkait bidang ekonomi, bagaimana new normal itu diterapkan tentu harus komprehensif dengan upaya pengendalian penularan Covid-19.

“Saat ini kan semua sektor carut-marut dampak Covid-19. Kalau tujuan new normal untuk membangkitkan ekonomi nasional, ya tentu harus ada kesiapan dari berbagai sektor usaha. Sekarang ini kan mereka banyak yang nggak bergerak,” pungkasnya.