Pemerintah Bertekad Pulihkan Ekonomi Nasional di 2021

JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Pemerintah bertekad bangkit lebih cepat setelah dihantam pandemi Covid-19 yang diprediksi mengakibatkan krisis terparah sejak tahun 1997/1998.

“Saat ini, kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, barangkali terberat sejak krisis finansial Asia 1998/1999. Tidak hanya kita, hampir semua negara di seluruh dunia sedang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi persoalan yang sama, yaitu pandemi Covid-19,” terang Suharso, Jumat (1/5/2020) di Jakarta.

Wabah Covid-19 juga dinilai telah merusak sejumlah sasaran pencapaian RPJMN 2020-2024, koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 dan berpengaruh di 2021.

Suharso mengutarakan, RKP 2021 memiliki empat fokus. Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional. Ketiga, reformasi sistem jaring pengaman sosial. Keempat, reformasi sistem ketahanan bencana.

RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2021. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2021, dilakukan penekanan pada empat Prioritas Nasional dan beberapa Major Project,” jelas Suharso.

Lebih lanjut, beberapa Major Project yang akan menjadi fokus alokasi pendanaan adalah; Pertama, terkait pemulihan industri, pariwisata dan investasi antara lain: pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di lima subsektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta jaringan pelabuhan utama terpadu.

Kedua, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada Major Project baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional.

Ketiga, terkait jaring pengaman sosial, akan ada Major Project yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh.

Keempat, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.