KKP Kembangkan Wisata Bahari Berbasis Desa

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan inovasi melalui pengembangan pariwisata bahari berbasis desa. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

“Pengembangan wisata bahari berbasis desa perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah ekonomi melalui jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Aryo Hanggono, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP, berdasarkan rilis yang diterima Cendana News, Minggu (17/5/2020).

Menurutnya, melalui program Dewi Bahari disamping untuk perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan serta pelestarian budaya, juga menjadi nilai tambah ekonomi dalam mengoptimalkan peran masyarakat berbasis desa. Ini juga bentuk pengembangan wisata bahari berkelanjutan.

Banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk mendorong wisata pesisir salah satunya dengan pengembangan hutan mangrove ataupun lokasi panorama.

Direktur Jasa Kelautan (Jaskel), Miftahul Huda, dalam Webinar “Sharing Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Desa” menjelaskan beberapa kriteria sebuah desa pesisir yang dapat dikembangkan sebagai lokasi Dewi Bahari.

Kriteria tersebut meliputi desa pesisir dengan potensi daya tarik wisata (alam, buatan, budaya) dan potensi kunjungan wisata, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas dasar, dan adanya komitmen dari kelompok masyarakat.

“Agar dapat ditetapkan sebagai lokasi Dewi Bahari, desa dapat mengusulkan ke KKP melalui Kepala Desa atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,” jelas Huda.

Kemudian untuk penetapan lokasi Dewi Bahari juga dapat dilakukan melalui penunjukan suatu desa yang pernah mendapat bantuan pemerintah. Pada tahun 2016 hingga 2019, KKP melalui Direktorat Jaskel telah memberikan bantuan sarana prasaran wisata bahari di 46 kawasan.

Dia menjelaskan untuk tahapan pengembangan Dewi Bahari terdiri dari perencanaan berbasis komunitas, pembinaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi/kemitraan, dan monitoring evaluasi.

“Dengan adanya intervensi Dewi Bahari pada desa pesisir, kami berharap ada peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat desa,” tutupnya.

Webinar yang bertujuan sebagai ajang diskusi dan pembelajaran pengembangan wisata bahari diikuti lebih dari 150 orang peserta dari berbagai daerah, instansi, komunitas, dan praktisi wisata bahari.

Selain Direktur Jaskel, hadir narasumber lainnya yaitu WWF Indonesia sebagai lembaga yang terlibat mendampingi pengelola wisata (community based tourism), serta Raja Muda Petuanan Kataloka, Clungup Mangrove Conservation, dan Bangsring Underwater yang berbagi pengalaman mengenai pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat lokal dan potensi lokal.