Banyumas Mulai Data 35 Ribu KK Untuk Bantuan Dana Desa
Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo
PURWOKERTO — Kabupaten Banyumas mulai melakukan pendataan untuk 35.000 kepala keluarga (KK) yang akan mendapatkan bantuan dana desa melalui Kementrian Pedesaan. Diharapkan maksimal tanggal 18 Mei ini, seluruh pendataan sudah selesai.
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, pendataan sudah dimulai hari ini, yaitu melalui musyawarah desa. Bantuan yang akan diberikan senilai Rp 600.000 per KK dan diberikan selama 3 bulan.
“Bantuan ini berbeda dengan bantuan sebelumnya yang berasal dari Kementerian Sosial, namun jumlahnya sama, yaitu Rp600.000 per KK selama tiga bulan,” jelas Bupati, Sabtu (16/5/2020).
Dengan bertambahnya bantuan dari Dana Desa ini, maka total yang mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan di Kabupaten Banyumas ada 92.722 KK. Sebelumnya dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial, Banyumas mendapatkan alokasi untuk 57.722 KK.
“Bantuan ini untuk warga terdampak Covid-19, semoga dengan semakin banyak yang menerima bantuan, bisa meringankan masyarakat terdampak,” kata Husein.
Selain dari kementrian pusat, Kabupaten Banyumas juga sudah mengalokasikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak, JPS tersebut berupa paket sembako senilai Rp 200.000. Bantuan ini sifatnya fleksibel dan jumlah penerimanya juga fleksibel.
“Dalam waktu dekat juga ada bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan ada tiga lagi bantuan yang diterima masyarakat Banyumas. Kita berharap semua segera turun dan bisa diterima masyarakat sebelum lebaran,” terang Bupati.
Untuk pendataan bantuan dana desa ini, Bupati berpesan agar masing-masing desa memusyawarahkan penerima bantuan sebaik mungkin, untuk menghindari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, sebagaimana penyaluran BLT lalu.
Salah satu warga Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Indri mengatakan, keluarganya termasuk tidak mampu dan dalam satu rumah dihuni tiga KK. Namun, sampai sekarang belum menerima bantuan apapun. Terkait pendataan untuk bantuan dari dana desa, ia sudah mengadu kepada koordinator di kecamatan, sehingga diharapkan bisa mendapatkan bantuan.
“Kalau tetap tidak mendapat bantuan juga, ya itu keterlaluan. Karena banyak warga yang sebenarnya mampu tapi tetap menerima bantuan, bahkan ada yang dobel-dobel, dapat BLT dan sembako,” tuturnya.