Menteri Edhy Minta DKP di 34 Provinsi Tetap Produktif

JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo secara tegas meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 provinsi se-Indonesia, tetap produktif dan segera melakukan pendataan potensi panen di tengah Pandemi Covid-19.

“Arah kita jangan berubah. Arah kita sama, bagaimana tetap produktif. Arahan Bapak Presiden jelas, pekerjaan tetep berlanjut, tetap maju,” kata Menteri Edhy, saat memimpin rapat virtual bersama kepala dinas dari 34 provinsi se-Indonesia, dalam keterangannya yang diterima Cendana News, Kamis (16/4/2020).

Ia mengintruksikan kepala dinas Kelautan dan Perikanan dapat melakukan pendataan di daerahnya masing-masing. Pendataan tersebut meliputi potensi panen perikanan, baik tangkap maupun budidaya.

Begitu pun terkait infrastruktur, Menteri Edhy, meminta agar ada pendataan kesiapan pada masing-masing daerah terutama terhadap budidaya yang akan panen dan ada kecenderungan turun. Begitu perikanan tangkap dapat dilakukan pendataan, termasuk infrastruktur cold storage.

Melalui data tersebut, lanjut Menteri Edhy, kepala dinas di masing-masing daerah harus memiliki angka estimasi produksi dan potensi serapan di lapangan. Hal itu dimaksud agar pemerintah pusat bisa mengantisipasi jika terjadi disparitas produksi serta kesiapan infrastruktur di lapangan.

“Saya minta ini di breakdown mana provinsi yang melimpah ruah panennya sementara cold storage tidak ada, pemberitahuan itu kalau bisa diasumsikan, biar bisa kita antisipasi jauh-jauh hari,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut Menteri Edhy memastikan bahwa KKP masih memiliki akses dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1 triliun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara terkait stimulus untuk pelaku usaha juga sudah dikoordinir oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial mengkoordinir bantuan untuk masyarakat nelayan.

“Kita masih punya akses BLU yang Rp1 tiriliun atau disebut kredit nelayan. Ini tersedia. Ini sayang kalau tidak digunakan karena bunganya sangat rendah, 3 persen,” urainya.

Karenanya, dia mengajak jajarannya tetap optimis dan melakukan yang terbaik untuk melewati pandemi.

“Ikan adalah produk yang bisa disimpan dan tahan lama. Semua orang akan tetap butuh makan. Restoran boleh tutup tapi makan tetap butuh. Langkah kita tetap harus produksi,” tegasnya.

Diketahui pemerintah terus melakukan beragam upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia imbas pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Salah satunya dengan melakukan penghematan anggaran belanja di setiap instansi pemerintah.

Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) termasuk yang mendapat penghematan anggaran. Nominalnya sebesar Rp1,147 triliun, sehingga pagu anggaran KKP tahun 2020 turun dari Rp6,44 triliun menjadi Rp5,30 triliun.

Penghematan anggaran ini berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.