DPR Diminta Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Redaktur: Koko Triarko - 18 Apr 2020 - 12:29

Ilustrasi-Ratusan pekerja buruh dari berbagai daerah di jambi menggelar aksi ujukrasa menolak RUU Cipta Karya. -Ant

Selanjutnya pasal 89 RUU Cipta Kerja, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara substansi, isi RUU tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Hal yang terdampak, yaitu terkait upah, upah minimum, waktu kerja, pesangon, penggunaan tenaga alih daya, dan penempatan tenaga kerja asing,” katanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Komite III DPD RI menolak RUU Cipta Kerja dan meminta DPR RI untuk menghentikan pembahasan karena dinilai hanya dominan dalam peningkatan investasi, tanpa mempertimbangkan hak-hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya.

Tidak hanya itu, RUU Cipta kerja dinilai DPD cacat formil karena tidak melibatkan unsur partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya, sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. (Ant)

SELANJUTNYA: 1 2