Dampak Covid-19, Kasus PHK Meningkat

JAKARTA — Statqo Analytics mengadakan penelitian terkait perkembangan wabah pandemi corona atau Covid-19 menemukan peningkatan pengangguran terdampak roda perekonomian perusahaan yang mengalami penurunan signifikan. 

Marketing and Content Wrinter Statqo Analytics, Azdkia Arief, dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Rabu (8/4/2020 siang, menyebutkan, terjadi peningkatan jumlah angka pengangguran dalam kurun waktu satu minggu terakhir akibat dampak wabah Covid-19.

Karakteristik peningkatan angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19 memiliki perbedaan yang sangat mendasar pada masing-masing wilayah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan analisis big data Statqo Analytics, lonjakan tertinggi kasus PHK terjadi di Jakarta, diikuti oleh Banten, Bali dan Jawa Barat.

“Tren PHK berdasarkan wilayah, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi akibat Covid-19. Sedangkan Banten, Bali, dan Jawa Barat berada di posisi ke 2, 3 dan 4,” kata Azdkia.

Secara aggregate, menurutnya,  pelaku usaha di DKI Jakarta cenderung memilih opsi PHK daripada merumahkan karyawannya. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah DKI Jakarta adalah dengan memperkuat dukungan dan insentif terhadap dunia industri maupun para pekerja.

Sekaligus  memperkuat pengawasan terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengah PHK, seperti pembayaran upah, pesangon, maupun kompensasi ketenagakerjaan lainnya. Bantuan dana tunai bagi korban PHK, terutama mereka di bawah garis kemiskinan bisa menjadi alternatif solusi yang bisa diambil pemerintah.

Terkait tingginya angka PHK di Provinsi Banten dan Jawa Barat diperkirakan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung dari wabah Covid-19 terutama di sektor jasa, retail dan manufaktur.

Sedangkan Provinsi Bali mengalami tekanan tingginya angka PHK sebagai akibat dari turunnya angka wisatawan dari dalam maupun luar negeri.

“Pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata,  seperti di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) cenderung lebih memilih merumahkan karyawan daripada melakukan PHK,” ujarnya.

Sedangkan jelas dia lagi, tingginya angka PHK di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung juga harus dicermati dengan serius oleh pemerintah.

Kedua provinsi tersebut diprediksi mengalami dampak yang sangat signifikan terkait menurunnya aktivitas industri yang sebagian besar berkaitan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Hal ini juga termasuk industri perhotelan yang mengalami penurunan omzet karena terhentinya aktivitas industri dan tidak adanya kunjungan para pelaku usaha di kedua provinsi tersebut.

Lebih lanjut Azdkia memaparkan, sektor yang paling banyak melakukan PHK adalah sektor industri terutama yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Seperti, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten diprediksi terkena dampak yang cukup parah akibat COVID-19 dibandingkan UMKM di provinsi lainnya.

Ini dikarenakan Provinsi Banten adalah salah satu provinsi dengan jumlah UMKM yang cukup tinggi dan sebagian besar bergantung pada aktivitas industri di daerah penyangga, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Mereka para pelaku UMKM mengalami berbagai masalah, diantaranya penjualan yang menurun, distribusi terhambat, keterbatasan bahan baku dan kecilnya jumlah aset yang berdampak pada terbatasnya kemampuan mereka menghadapi turbulensi bisnis.

“Adanya Covid-19 memukul sektor UMKM di Provinsi Banten sehingga mengalami kebangkrutan,” ungkap Azdkia.

Dia menjelaskan, bahwa adanya lonjakan kasus PHK di Indonesia sejalan dengan pergerakan rupiah. Dengan kata lain, ketika rupiah mengalami pelemahan seperti pada tanggal 21 Maret dan rentang waktu 25-28 Maret, tren PHK akan mengalami peningkatan.

Dengan adanya pelemahan rupiah, perusahaan padat karya yang akan terbebani dengan biaya produksi yang tinggi.  Terutama perusahaan-perusahaan yang harus membeli bahan baku dari impor sehingga mereka terpaksa harus melakukan pengurangan produksi dan PHK.

“Kebijakan ekonomi moneter yang sudah digagas pemerintah harus terus diperkuat untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia,” tukasnya.

Apalagi gelombang isu PHK menguat di tengah masyarakat. Namun pemerintah terlihat masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendataan tentang seberapa besar angka PHK yang terjadi.

“Padahal peningkatan angka PHK pada dunia industri dan masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah,” tukasnya.

Untuk karyawan yang dirumahkan, dia menyarankan pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif untuk membantu mereka yang saat ini tengah dirumahkan yang sebagian besar berasal dari sektor jasa dan pariwisata.

Strategi kebijakan itu, seperti bantuan kredit perbankan, pemotongan pembayaran air, listrik dan biaya pendidikan, pembukaan lapangan kerja baru dengan sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas.