Pemerintah Harus Jamin Stok Pangan Jika Terjadi ‘Lockdown’

JAKARTA – Institute for Development of Economics  and Finance (INDEF), menilai ada dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, bila skenario terburuk lockdown atau penguncian wilayah terjadi akibat wabah Covid-19.

“Pertama, pemerintah harus menjamin ketersediaan pangan, mulai dari stok hingga keterjangkauan harga. Serta akses untuk mendapatkan pangan, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah,” kata Kepala Center Of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov, pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Meracik Vaksin Ekonomi Hadapi Pandemi’, Selasa (24/3/2020).

Menurutnya, ketika pemerintah memutuskan kebijakan karantina wilayah atau lockdown, meskipun hanya dalam level kelurahan sekali pun, maka masyarakat tentunya secara logis akan berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok.

“Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan ketersediaan pangan yang cukup, akan berdampak pada kenaikan harga pangan,” jelasnya.

Hal ke dua yang harus menjadi perhatian pemerintah,  menurutnya adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Karena saat ini dampak wabah Covid-19 akan berimplikasi langsung terhadap harga pangan.

“Ya, kalau misal nanti impor kita melonjak di tengah nilai tukar rupiah kita yang anjlok, otomatis itu akan bertransmisi ke harga di tingkat konsumen, daya beli jadi turun,” tandasnya.

Dia mengimbau pemerintah harus dapat mengatasi panic buying di tingkat masyarakat.

Pada kesempatan ini, dia juga mengaku mengapresiasi langkah pemerintah melalui Polri, yang mengeluarkan edaran pembatasan pembelian kebutuhan pokok.

Namun, menurutnya aturan tersebut tidak cukup dan harus didorong lagi dalam sisi pengawasan.