DPRD Lamsel Kunjungi Puskesmas Ketapang Terkait DBD

LAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Ahmad Muslim, dalam kunjungan kerja masa reses ke UPT Puskesmas rawat inap Ketapang, menyoroti munculnya penyakit DBD saat penghujan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data di UPT Puskesmas rawat inap Ketapang, ditemukan 9 kasus DBD dinyatakan positif, dan 24 suspect. Melalui sejumlah langkah sosialisasi kepada masyarakat, komisi IV berharap Puskesmas bisa menekan timbulnya penyakit DBD. Sebab, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pratama, Puskesmas bisa melakukan sejumlah langkah pencegahan.

Ahmad Muslim yang merupakan salah satu wakil rakyat di Kecamatan Ketapang, menyebut penanganan Puskesmas cukup cepat. Sejumlah lokasi yang warganya mengalami gejala DBD langsung mendapat perawatan. Langkah lanjutan melibatkan kader Posyandu, pelaksana program promosi kesehatan, bidan desa dibentuk kader juru pemantau jentik (Jumantik).

“Penyakit DBD bisa dicegah melalui sejumlah pola hidup bersih dan sehat, dan menciptakan lingkungan yang bersih, sosialisasi tentunya harus terus dilakukan oleh Puskesmas, agar saat penghujan tidak ditemukan kasus penyakit tersebut,” terang Ahmad Muslim, saat melakukan reses di UPT Puskesmas Rawat Inap Ketapang, Rabu (12/2/2020).

Selain penangaan penyakit DBD, Ahmad Muslim itu juga meminta Pusksesmas bisa meningkatkan pelayanan. Sebab, selama ini masyarakat kerap mengeluhkan penanganan penyakit DBD. Keluhan di antaranya tidak adanya upaya pengasapan (fogging). Meski tindakan fogging dilakukan bertahap setelah ada warga positif terkena DBD.

Menurut Ahmad Muslim, sosialisasi  penting dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui penyebab penyakit DBD. Ia mengapresiasi langkah Pusksesmas Ketapang yang cepat melakukan penanganan, dengan merujuk pasien ke pusat layanan kesehatan lanjutan, melakukan fogging dan membentuk kader jumantik di setiap desa.

“Upaya peningkatan kesehatan merupakan sinergi antara petugas kesehatan dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Rosdiana, wakil Komisi IV DPRD Lamsel juga mengapresiasi pelayanan di UPT Puskesmas Ketapang. Sejumlah alur pelayanan mulai dari pelayanan di pendaftaran pasien, ruang tunggu, ruang perawatan, penebusan obat, dan gudang cukup memadai. Namun dalam kunjungan reses tersebut, komisi IV DPRD Lamsel menemukan sejumlah peralatan yang tidak disimpan pada gudang.

“Sejumlah brankar pasien baru yang didatangkan belum dipakai tidak disimpan di gudang, karena keterbatasan tempat. Harapan kami bisa dibuat gudang penyimpanan,” beber Rosdiana.

Saat melakukan peninjauan ke sejumlah ruang perawatan, ia menyebut Puskesmas memiliki sekitar 10 ruang. Namun dua ruangan digunakan sebagai ruangan bersalin. Aspirasi dari masyarakat yang diserap, menurutnya mendorong adanya penambahan ruang perawatan.

“Tambahan ruang perawatan akan makin meningkatkan pelayaan kepada masyarakat,” cetusnya.

Sementara itu dr. Diah Anjarini, M.Epid., Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lamsel yang mendampingi komisi IV DPRD meninjau fasilitas kesehatan, menyatakan,  secara umum ia melihat pelayanan di Puskesmas Ketapang sudah cukup baik, karena Puskesmas tersebut telah mendapat akreditasi Madya pada 2018. Meski ada sejumlah kekurangan, namun akan diusulkan salah satunya gudang penyimpanan barang.

“Pelayanan yang ada dari 10 tempat tidur hampir selalu penuh, dan tingkat kepuasan masyarakat akan selalu dibenahi oleh Puskesmas,” ungkap dr. Diah Anjarini.

Terkait penanganan kasus DBD, ia menyebut pemaksimalan kader Jumantik sangat penting. Sebab, meski dari Dinas Kesehatan tidak ada anggaran, namun sejumlah desa mulai berkomitmen untuk insentif kader Jumantik.

Idealnya, setiap dusun bisa memiliki kader jumantik agar pencegahan penyakit DBD lebih efesien. Ia juga mendorong setiap desa mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk pencegajan DBD.

Penanganan penyakit DBD melibatkan sejumlah unsur diakui Samsu Rizal, Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ketapang. Ia menyebut, 3 desa dari 17 desa di Kecamatan Ketapang telah membuat komitmen penanganan DBD. Sisanya dalam tahap sosialisasi, termasuk komitmen membentuk kader jumantik, sekaligus anggaran dari desa. Selain itu sebanyak 7 desa telah menganggagarkan DD untuk intensif perawat desa.

“Melalui perawat desa, diharapkan agar sosialisasi pencegahan DBD bisa dilakukan bersama masyarakat,” cetus Samsu Rizal.

Kegiatan kebersihan lingkungan, fogging dan pembagian abate menurutnya telah dilakukan. Melalui kunjungan reses komisi IV DPRD Lamsel, ia juga menyebut sejumlah kritik membangun akan menjadi evaluasi peningkatan pelayanan.

Sejumlah kekurangan pelayanan hasil laporan masyarakat, menurutnya akan selalu ditindaklanjuti agar pelayanan masyarakat bisa ditingkatkan.