MUI Bersiap Gelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-7
Editor: Makmun Hidayat
“Apakah sistem politik ini sudah sesuai. Apakah praktek politik yang dilakukan aktor politik sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Nanti ini akan dibahas dalam KUII, hingga sampai pada tawaran solusi,” tukasnya
Dikatakan dia, bahkan elektoral demokrasi paling maju di Asia bahkan di dunia. Karena pada satu sisi elektoral politik sudah bagus, tapi memunculkan praktek politik yang tidak sesuai. Politik uang politik transaksional.
“Mengapa itu terjadi? Apakah itu dilakukan oleh aktor politik atau apakah diakibatkan oleh sistem politik?,” ujarnya.
Sehingga persoalan politik ini perlu dibahas oleh KUII. Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung juga menjadi pembahasan.
Selain itu adalah bidang ekonomi. Yakni kata dia, bagaimana caranya agar dapat membuat kebijakan ekonomi oleh pemerintah, sehingga rakyat bisa merasakan kemerdekaan.
“Saat ini masih terasa kesenjangan ekonomi, dan ini isu penting yang akan dibahas,” ujarnya.
Kemudian terpenting lagi adalah isu agama, pendidikan, sosial dan kebudayaan. “Jadi strategi perjuangan umat Islam di dalam perjuangan NKRI yang maju adil beradab itu membangun budaya baru,” tegas Valina.
Wasekjen MUI, Zaitun Rasmin menambahkan, perjalanan dari KUII 2015, memang disadari dari bidang ekonomi masih jauh tertinggal. Namun dari politik ada kesadaran yang lebih tinggi. Baik politik kebangsaan maupun politik keumatan.
“Kenapa menggunakan istilah NKRI dalam tema KUII tahun ini, karena kita menghilangkan dikotomi antar umat dan bangsa. Artinya umat Islam maju bangsa maju. Dan kita ingin umat Islam maju, serta ada sesuatu yang integral,” jelas Zaitun.