INDEF Menilai Kaum Miskin di Pedesaan Belum Terentaskan

JAKARTA – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menilai meskipun banyak program bantuan pemerintah yang dikucurkan, tapi angka kemiskinan di pedesaan masih belum terentaskan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data angka kemiskinan September 2019 turun menjadi 24.79 juta orang atau turun 9.22 persen dari total populasi. Angka itu setara dengan penurunan 0.44 persen terhadap angka kemiskinan September 2018.

Ekonom senior INDEF, Bustanul Arifin, mengatakan, kontributor penurunan kemiskinan tersebut karena adanya beberapa program afirmatif dari pemerintah.

Seperti bantuan sosial (Bansos), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan lainnya. Program bantuan ini telah banyak dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.

“Walau bagaimana pun program tersebut telah memberikan andil signifikan. Tapi, kaum miskin di pedesaan masih belum terentaskan secara paripurna .Sebagian besar orang miskin pedesaan adalah petani dan buruh tani,” kata Bustanul pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Urgensi Penyelamatan Kelas Menengah : Respon terhadap Angka Kemiskinan yang Baru’, pada Kamis (16/1/2020) sore.

Lebih lanjut dia menjelaskan, upah buruh tani secara nominal per Desember 2019 tercatat Rp 54.724 per hari atau naik sedikit 0,13 persen bulan ke bulan (month to month).

Sedangkan upah buruh riil, yang tercatat hanya Rp 38.205 per hari atau menurun -0.14 persen.

Menurutnya, program Bansos selama setahun terakhir memang cukup gencar, apalagi tahun 2019 ada Pemilihan Umum (Pemilu dan Pilihan Presiden (Pilpres).

“Tapi angka kemiskinan di desa masih tinggi. Ini dikarenakan laju inflasi pedesaan lebih buruk dibandingkan laju inflasi perkotaan. Program-program tersebut belum banyak menolong kaum miskin pedesaan, termasuk dari kelompok petani,” ungkapnya.

Selain itu, dia menilai, bahwa kelompok kelas menengah, yang tidak begitu banyak mendapat program afirmatif.

Karena kelas menengah mungkin ada banyak lapisan. “Concern kita adalah mereka yang berada pada lapisan bawah dari kelas menengah. Termasuk, mereka yang baru saja terentas dari kategori miskin,” ujarnya.

Kelompok ini menurutnya, juga termasuk golongan hampir miskin yang jauh lebih rentan terhadap gangguan eksternal dan internal.

Apalagi, jika sampai terjadi bencana ekologis, risiko lingkungan, bencana alam, hama-penyakit tanaman, perubahan iklim, dan lainnya.

Mereka kelas menengah yang memiliki usaha, termasuk bisnis rintisan (start-up), masih rentan terhadap risiko usaha dan perubahan kondisi perekonomian.

Kelompok kelas menengah ini hanya sedikit menikmati program-program insentif dan perlindungan usaha. Apalagi, kita paham terdapat kenaikan cukai rokok, iuran BPJS dan lainnya.

“Hampir semua ini memukul kelas menengah. Mereka ini juga perlu diselamatkan,” ujarnya.

Memang dikatakan dia, secara politis, kaum kelas menengah ini umumnya memiliki suara yang lantang dalam kritik terhadap pemerintah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka merupakan salah satu tulang punggung demokrasi dan pembawa perubahan.

Sehingga Bustanul menyarankan pemerintah perlu lebih serius merancang dan mengembangkan perlindungan kelas menengah ini.

Tentu saja menurutnya, desain program yang diberikan harus berbeda dengan Bansos. Bisa lebih berupa pemberian insentif yang memadai. Apalagi, jika masih percaya pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang objektif.

“Jika pemerintah merancang Kartu Prakerja, saya lebih banyak melihatnya sebagai upaya pemberian insentif tersebut,” tutupnya.