Soal Desa Fiktif, Ini Tanggapan Kemendagri

JAKARTA — Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar Fudail mengatakan kalau peraturan daerah yang membentuk desa hantu tidak mengacu aturan jumlah penduduk di Undang-Undang (UU) Desa.

“Kabupaten itu memberikan penegasan bahwa ini desa daerah kami, tanpa melihat sisi kependudukan karena waktu itu belum ada syarat kependudukan,” kata Feri di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Bahkan, tanpa menyebut nama desa, Feri mengatakan ada satu desa yang jumlah Kepala Keluarga (KK) hanya ada tujuh. Padahal menurut aturan Pasal 8 ayat 3 UU Desa menyebutkan kalau pembentukan desa baru di wilayah Sulawesi Tenggara harus memiliki minimal 400 KK atau 2.000 jiwa.

Ia menambahkan, dulu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menerima usulan pemekaran itu di tahun 2011 sebelum adanya UU Desa Nomor 6 tahun 2014.

“Ini Perda Nomor 7 tahun 2011, artinya Perda pemekaran sebelum UU Nomor 6. Jadi syarat pembentukannya tidak mengacu pada UU Nomor 6,” kata Feri.

Ia mengatakan tujuan empat desa itu ditetapkan oleh pemerintah daerah saat itu adalah untuk memastikan keempatnya sebagai bagian daerah Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara.

“Itu memastikan kalau daerah-daerah itu tidak diambil kabupaten lain sehingga wilayahnya tetap berada dalam Kabupaten Konawe,” kata Feri.

Ditambah lagi berdasarkan Pasal 116 UU Desa menyebutkan bahwa desa yang ada sebelum UU Nomor 6 tahun 2014 berlaku, tetap diakui sebagai desa.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, menyatakan mulai terungkap sejak dua bulan lalu.

“Kami bahas dalam rapat pimpinan antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika itu disampaikan oleh pimpinan KPK, ada 56 desa fiktif,” ujar Nata ketika ditemui usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (6/11/2019).