Perkuat Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK-FAO Jajaki Kerja Sama

KLHK dan FAO sebelumnya juga telah melakukan berbagai kerja sama, di antaranya terkait dengan peningkatan tata kelola hutan dan implementasi legalitas kayu dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Selain itu, keduanya telah menandatangani perjanjian kerja sama FAO-EU Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Programme pada 24 Mei 2018.

Perjanjian tersebut memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif oleh lembaga pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan para pihak lainnya dalam rangka penguatan implementasi SVLK dan Perjanjian FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa, termasuk usaha kecil dan menengah.

Proposal proyek kerja sama tentang Invasive Alien Plant Species (IAPS) yang akan dilaksanakan terkait dengan bidang tugas KLHK cq Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), di mana Indonesia harus mengamankan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi.

Menteri Siti berharap, dengan rencana kerja sama itu, kejadian seperti meluasnya pohon Acacia nilotica di Taman Nasional Baluran tidak terjadi di kawasan lain.

Tentang rencana kajian penyebab kebakaran dan bagaimana menyelesaikannya, Siti mengatakan KLHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, karena sebagian besar kebakaran lahan pada 2019 merupakan penyiapan kegiatan pertanian atau perkebunan sehingga harus menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar.

Pada kesempatan tersebut, Stephen Rudgard juga menyampaikan informasi kepada Siti bahwa saat ini sudah ada Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Tiongkok yang akan mengoordinasikan kegiatan pertanian secara luas bagi anggota FAO.