“Money Politic” Penyebab Korupsi Tinggi

PURBALINGGA – Money politic, masih menjadi momok dalam setiap perhelatan pesta demokrasi di Indonesia. Baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah maupun kepala desa.

Money politic, berhubungan erat dengan korupsi. Dan sampai saat ini menjadi salah satu faktor utama, tingginya tingkat korupsi di Indonesia. “Ketika pemilu masih membutuhkan cost yang tinggi, maka tingkat korupsi juga tentu akan tetap tinggi. Karena itu, kami dari Bawaslu terus berupaya semaksimal mungkin untuk menekan money politic,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto, usai peluncuran Desa Anti Politik Uang (Desantiku) di Kabupaten Purbalingga, MInggu (10/11/2019).

Gugus mengapresiasi dicanangkannya Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari dan Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon, sebagai desa anti politik uang. Yaitu. “Terimakasih karena telah menyiapkan diri dan berkomitmen sebagai desa anti money politik kita berikhtiar bersama menolak praktik politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada,” kata Gugus.

Dari catatannya, di Jawa Tengah saat ini sudah ada 105 desa anti politik uang. Keberadaanya menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi anti money politic dari tingkat paling bawah yaitu desa.

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim, mengatakan, tiga desa tersebut sudah mendapatkan pembinaan secara intensif tentang anti politik uang. Masyarakat desa sudah sepakat dengan Bawaslu, untuk menolak politik uang. “Gerakan anti politik uang itu harus terus kita gelorakan, agar tidak mencederai proses demokrasi yang mana rakyat sebagai pemegang daulat,” kata Imam.