BPK Papua Belum Temukan Keberadaan Desa Fiktif

JAYAPURA – BPK Perwakilan Papua belum menemukan keberadaan desa atau kampung fiktif di daerah tersebut. Penelusuran dilakukan berkaitan dengan penyaluran dana desa.

“Memang belum semua kabupaten dan kota yang diperiksa terkait penyaluran dana desa, karena BPK hanya melakukan pemeriksaan di empat kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Biak Numfor dan Kabupaten Merauke. Pemeriksaan itu dilakukan pada semester ke II tahun 2018 lalu,” kata Kepala BPK Perwakilan Papua, Hendri Simatupang.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terungkap beberapa fakta, di antaranya regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa belum lengkap dan mutakhir, serta belum selaras dengan peraturan pemerintah. Kemudian, belum ada pemetaan dan identifikasi masalah serta inventarisasi kebutuhan kampung untuk perencanaan kegiatan, pembinaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa sebagai dasar penyusunan program atau kegiatan dalam DPA.

Selain itu, belum ada monitoring dan evaluasi secara berkala, atas pembinaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Serta belum ada dokumentasi hasil pembinaan secara lengkap dan baik. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme kerja pengawasan yang jelas, terkait pembinaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. “Inspektorat daerah belum memetakan dan mengidentifikasi masalah dan risiko dalam pembinaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa sebagai dasar menetapkan prioritas program pengawasan. Serta inspektorat pemerintah daerah belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan atas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa,” kata Simatupang.