Kekeringan di NTB, Perlu Penanganan Jangka Panjang

MATARAM – Bencana kekeringan dan krisis air bersih, hampir menjadi bencana musiman melanda sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama wilayah bagian selatan Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima.

“Mengatasi masalah kekeringan dan krisis air bersih, tidak cukup hanya dengan droping air bersih saat bencana melanda, tapi harus ada program penanganan jangka panjang, agar tidak terulang,” kata Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, di Mataram, Rabu (25/9/2019).

Misalnya dengan membuatkan sumur skala besar di kawasan terdampak gempa, melakukan pipanisasi, dengan mengalirkan air dari sumber mata air yang ada ke daerah terdampak bencana kekeringan.

Langkah tidak kalah penting dan mesti menjadi perhatian serius adalah, bagaimana mengembalikan kawasan hutan yang telah rusak dan gundul akibat aksi pembalakan liar, agar bisa hijau kembali, dengan demikian mata air yang hilang akan kembali.

“Tapi untuk mengembalikan mata air yang hilang, tentu membutuhkan waktu lama. Hal ini tentu manfaatnya bisa dirasakan sampai generasi selanjutnya,” katanya.

Ditambahkan, salah satu penyebab paling dominan bencana kekeringan dan krisis air bersih adalah terjadinya kerusakan hutan, seperti di Dompu, Bima dan Sumbawa, banyak kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

Kepala Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahsanul Khalik, sebelumnya mengatakan, kekeringan yang melanda seluruh wilayah NTB semakin meluas, akibat musim kemarau berkepanjangan.

Dikatakan, jumlah desa yang terdampak kekeringan sekarang ini mencapai 302 desa, yang tersebar di seluruh kabupaten kota NTB, lebih besar dibandingkan tahun 2018, dimana jumlah desa terdampak sebanyak 298 desa.

Kabupaten yang paling parah terdampak kekeringan terbanyak di kabupaten Lombok Tengah, meliputi 83 desa di sembilan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak mencapai 69,380 KK, dengan 273,967 jiwa, disusul kabupaten lain.