DPRD DKI Siap Lantik Calon Pimpinan 2019-2024

JAKARTA – Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengatakan DPRD DKI bakal mengajukan calon nama-nama pimpinan 2019-2024 untuk disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DPRD Jakarta berencana akan melantik tiga calon pimpinan dewan yang telah diserahkan yaitu dari Partai Gerindra, PAN dan PKS.

Dari hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Syarif, DPRD tingkat Provinsi diperkenankan untuk melantik pimpinan definitif meskipun belum sepenuhnya terisi.

Menurutnya, baru tiga dari lima partai yang telah mengajukan nama pimpinan. Sedangkan Partai Demokrat dan PDIP belum mengajukan nama. Lamanya pengajuan nama itu tidak akan memengaruhi agenda pelantikan.

“Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, kalau belum lengkap bisa bersurat ke kementerian untuk meminta SK dari menteri untuk pengambilan sumpah atau janji (pimpinan DPRD) yang ada dulu,” ucap Syarif saat dihubungi wartawan, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Apabila kedua partai belum mengajukan nama sampai masa pelantikan, maka yang bersangkutan bisa mengikuti pelantikan susulan. “Mereka nyusul (nanti atau mungkin besok), Kamis kita bersurat ke Kementerian,” ucap Syarif.

Pelantikan pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif, kata Syarif, dilakukan pekan depan. Kini pihaknya sedang bermusyawarah dengan fraksi PDIP dan Demokrat agar segera mengirimkan nama pimpinan DPRD dari kedua partai itu.

“Hari ini mau kita rembug sama pak Pantas (Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Pantas Nainggolan). Saya mau bikin surat ke Kemendagri agar pelantikan pimpinan definitif bisa dilakukan Senin depan. Karena kan deadline tanggal 26 September besok,” paparnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, meminta PDIP dan Demokrat segera menyerahkan nama pimpinan definitif.

“Kedua partai besar (PDIP dan Demokrat) hargai teman-teman yang lain, sehingga agenda partai dan kedewanan bisa berjalan,” kata Basri.

Dia mendesak PDIP dan Demokrat segera menggodok nama kader yang dipercaya menjadi pimpinan Parlemen Kebon Sirih. Basri mengatakan, setidaknya awal Oktober nanti nama-nama itu sudah bisa dibawa ke rapat paripurna untuk segera disahkan.

“Ya, paling tidak akhir bulan ini (September) sudah ada keputusan,” ujar Basri.

Menurut dia, semakin lama PDIP dan Demokrat tidak menyerahkan nama, maka membuat kerja dewan terhambat. Salah satunya, pembentukan alat kelengkapan dewan jadi tertunda karena harus ditetapkan bersama pimpinan definitif.

“Jadi tidak terkekang teman-teman dari fraksi lain yang sudah menunjukkan sikap. Mohon hargai juga, walaupun Golkar tidak dapat (kursi pimpinan DPRD),” tutupnya.