‘Water Canon’ Difungsikan, Bubarkan Ribuan Mahasiswa Berdemo

PADANG – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur setempat, Selasa (24/9/2019). Aksi yang dimulai dari siang hingga jelang Magrib itu, harus dibubarkan paksa, karena mulai ricuh dan telah melampaui batas izin aksi yakni 18.00 Wib.

Dalam aksi di Rumah Bagonjong ini, mahasiswa menuntut berapa isu yang tengah terjadi belakangan ini. Hal tersebut terlihat dari kertas dan spanduk yang dipegang masing-masing mahasiswa. Bahkan, mahasiswa menyoroti Gubernur Irwan Prayitno yang tidak kunjung menemui para ribuan mahasiswa tersebut.

Spanduk yang dibentangkan para mahasiswa ini membentangkan berapa tulisan diantaranya, Petani Miris di Negeri Agraris, Save Ibu Pertiwi, Jaga Tanah Kita, Demi Perut Kalian Kami Sengsara, DPRD Tolol, Dicari Sumbar Gubernur Hilang.

“Negeri kita sedang sakit, bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau bukan kita mahasiswa siapa lagi yang akan turun menyampaikan aspirasi rakyat,” ujar Koordinator Lapangan Aliansi BEM Sumbar, Agung Deni Pratama, Selasa.

Menurutnya, dalam momentum Hari Tani Nasional kali ini melihat nasib petani kecil sangat miris dan masih belum sejahtera. “Kita fokus hari ini pada hari tani, menyuarakan aspirasi petani untuk kesejahteraannya. Meskipun ada berapa baliho atau spanduk menyampaikan aspirasi lain. Tapi kita tetap satu suara untuk rakyat Indonesia,” katanya.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah melaksanakan program yang telah dilakukan untuk kesejahteraan petani. Program itu dengan memberikan pendampingan kepada petani tentang penggunaan teknologi dalam pengembangan pertanian.

Kemudian jika pemerintah ingin bantuan dari mahasiswa pertanian, maka mahasiswa bersedia membantu karena semua itu untuk kemajuan pertanian.

Aksi demo ini masih berlangsung hingga pukul 18.00 Wib, dan para demonstran tetap bertahan untuk bertemu gubernur. Dalam aksi sempat terjadi dorong-dorongan dengan pihak kepolisian, karena mahasiswa ingin menduduki kantor gubernur. Tetapi karena penjagaan ketat dari pihak kepolisian, hal itu berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang bertugas.

Perwakilan mahasiswa sempat bertemu dengan pejabat Pemprov Sumatera Barat untuk menggelar audiensi. Namun, sepertinya belum menemukan hasil kesepakatan.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumatera Barat, Nazwir, sempat menemui mahasiswa dengan menjanjikan gubernur akan dipertemukan dengan mahasiswa.

“Gubernur tidak ada hari ini, karena lagi rapat di Kementerian. Jadi hari ini Pak Gub tidak dapat hadir. Saya solusikan nanti mahasiswa akan dipertemukan dengan gubernur,” tukasnya di hadapan ribuan mahasiswa.

Meskipun sudah ditemui Kepala Kesbangpol, mahasiswa tetap melakukan orasi di kantor gubernur, bahkan mendesak Kepala Kesbangpol membacakan tuntutan mereka dan juga menandatanganinya.

Ada 15 poin tuntutan demonstran yang disampaikan dan Kepala Kesbangpol diminta untuk membacakan di hadapan mahasiswa diantaranya menuntut pemerintah untuk berhenti melakukan impor komoditas pertanian dan peternakan.

Selanjutnya menuntut pemerintah meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan. Menuntut pemerintah untuk memperluas lahan pertanian dan memastikan kepemilikan lahan 2 hektar per petani. Menuntut pemerintah untuk menambah jumlah dan meningkatkan kualitas penyuluh pertanian

Tuntutan selanjutnya, meminta pemerintah untuk segera perbaikan irigasi dan penyediaan alat mesin pertanian atau peternakan dan teknologi sesuai kebutuhan petani. Menuntut pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ditingkat petani dan konsumen.

Lalu, menuntut pemerintah untuk segala menindak oknum pedagang yang melakukan permainan harga di pasar dan segera melakukan tindakan nyata bersama satgas pangan untuk secepatnya bisa menstabilkan harga. Selain itu, menuntut pemerintah untuk memperhatikan keberlangsungan peternakan di Indonesia terutama untuk pakan, obat-obatan dan antibiotik

Tidak hanya itu, tuntutan lainnya yakni meminta agar copot menteri pertanian dan menteri perdagangan. Menuntut Gubernur Sumatera Barat segera mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan karhutla di Indonesia selama 7 hari masa kerja

Selain itu, juga menuntut Gubernur Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat mengungkapkan oknum pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menuntut Gubernur Sumatera Barat untuk menyeleaaikan karhutla di Sumbar selama masa 7 hari.

Berlanjut tentang menuntut gubernur mengungkap kebakaran hutan lahan di Sumatera Barat, dan menuntut Gubernur Sumatera Barat memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada rakyat sumbar yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.

Juga menuntut Gubernur Sumatera Barat, untuk memadamkan api kebakaran hutan, pelaksanaan dan rehabilitasi lahan pasca kebakaran.

Usai dibacakan Kepala Kesbangpol tuntutan mahasiswa tersebut, mahasiswa meminta beliau untuk menandatangani tuntutan itu di atas materai, dan mahasiswa memberi waktu 2 hari kepada Pemprov Sumatera Barat untuk melaksanakan tuntutan itu.