Dana Desa, Wali Nagari Diminta Tak Hanya Bangun Infrastruktur

“Saya minta juga, jika ragu untuk menggunakan anggaran atau dana desa untuk melakukan pembangunan dari berbagai sisi ini, bisa bertanya berbagai pihak termasuk ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga nantinya, tidak terlihat kasus hukum,” ungkapnya.

Nasrul menyebut, banyak Wali Nagari atau Kepala Desa di Sumatera Barat yang terjerat kasus korupsi. Melalui rakor, diharapkan bisa memberikan penjelasan, dan membukan wawasan para wali nagari. Harapannya, ke depan memiliki pengetahuan dalam penggunaan anggaran, dan tidak terlibat kasus hukum.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumatera Barat, Iqbal Rama Dipayana, mengatakan, rakor dihadiri oleh 212 Wali Nagari dari lima kabupaten di Sumatera Barat. Mereka yang hadir dari Kabupaten Kepualuan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. “Agenda rakor, untuk meningkatkan kinerja Wali Nagari. Seperti arahan dari Wakil Gubernur, yakni mewujudkan pemerataan pembangunan di desa. Karena selama ini terlihat, pembangunan di desa itu baru sebatas infrastruktur jalan, padahal banyak hal yang bisa diperbuat untuk kemajuan desa,” tegasnya.

Khusus untuk inovasi, desa diharapkan bisa melahirkan sebuah inovasi seperti mengelola kawasan desa yang berpotensi pariwisata. “Sekarang itu banyak bermunculan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Nah, hal semacam ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Nagari. Karena secara tidak langsung dapat menambah nilai ekonomi bagi desa, dan juga bagi masyarakatnya,” pungkasnya.