Dana Desa, Wali Nagari Diminta Tak Hanya Bangun Infrastruktur

PADANG – Pemerintah Nagari atau Desa di Sumatera Barat, diharapkan tidak hanya memanfaatkan dana desa untuk melakukan pembangunan fisik dan infrastruktur saja. Dana desa ditargetkan dapat menjadikan kondisi desa secara keseluruhan membaik. Tidak hanya jalan, tapi juga infrastruktur irigasi, lingkungan, dan pendidikan.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, tujuan dana desa dikuncurkan, untuk memeratakan pembangunan hingga ke pelosok desa. Namun, apabila pembangunan hanya sebatas infrastruktur seperti jalan, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai pemerataan pembangunan.

“Dana desa yang dikuncurkan oleh Kementerian Desa itu untuk pemerataan desa. Janganlah membuat program itu sebatas untuk infrastruktur. Benar jika di perkampungan butuh infrastruktur, tapi lakukanlah infrastruktur inovasi. Sehingga manfaatnya dirasakan banyak masyarakat,” ujar Nasrul, dalam Rakor Wali Nagari atau Kepala Desa se-Sumatera Barat di Padang, Selasa (3/9/2019).

Salah satu bentuk pembangunan yang bisa diterapkan adalah, memperbaiki fasilitas sekolah, layanan kesehatan, dan juga akses perkebunan. Kemudian, inovasi pariwisata memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Yang paling dibutuhkan desa adalah, layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Dengan dana desa, persoalan itu bisa terselesaikan. Karena dengan bagusnya kondisi kesehatan masyarakat, maka desa diyakini bakal hidup sejahtera. Selanjutnya, kualitas pendidikan juga akan ikut membaik.

Berbeda jika hanya penggunaan dana desa hanya terfokus untuk infrastruktur jalan. Apabila masyarakatnya tidak sehat, maka kondisi jalan yang bagus tidak ada artinya dibangun. Begitu juga untuk kualitas pendidikan. Jika masyarakatnya tidak sehat, maka anak-anak yang bersekolah tidak bisa meraih pendidikan yang berkualitas. Artinya, Pemerintah Nagari perlu berpikir luas, dalam menentukan program untuk membangun dasanya. Sehingga harapan adanya pemerataan pembangunan bisa benar-benar terwujud.

“Saya minta juga, jika ragu untuk menggunakan anggaran atau dana desa untuk melakukan pembangunan dari berbagai sisi ini, bisa bertanya berbagai pihak termasuk ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga nantinya, tidak terlihat kasus hukum,” ungkapnya.

Nasrul menyebut, banyak Wali Nagari atau Kepala Desa di Sumatera Barat yang terjerat kasus korupsi. Melalui rakor, diharapkan bisa memberikan penjelasan, dan membukan wawasan para wali nagari. Harapannya, ke depan memiliki pengetahuan dalam penggunaan anggaran, dan tidak terlibat kasus hukum.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumatera Barat, Iqbal Rama Dipayana, mengatakan, rakor dihadiri oleh 212 Wali Nagari dari lima kabupaten di Sumatera Barat. Mereka yang hadir dari Kabupaten Kepualuan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. “Agenda rakor, untuk meningkatkan kinerja Wali Nagari. Seperti arahan dari Wakil Gubernur, yakni mewujudkan pemerataan pembangunan di desa. Karena selama ini terlihat, pembangunan di desa itu baru sebatas infrastruktur jalan, padahal banyak hal yang bisa diperbuat untuk kemajuan desa,” tegasnya.

Khusus untuk inovasi, desa diharapkan bisa melahirkan sebuah inovasi seperti mengelola kawasan desa yang berpotensi pariwisata. “Sekarang itu banyak bermunculan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Nah, hal semacam ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Nagari. Karena secara tidak langsung dapat menambah nilai ekonomi bagi desa, dan juga bagi masyarakatnya,” pungkasnya.