Pemprov DKI Siap Fasilitasi Kantor Diaspora

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membangun serta memfasilitasi gedung perkantoran Diaspora yang akan kembali dari seluruh penjuru dunia. 

Kantor tersebut nantinya dapat digunakan sebagai transisi sebelum diaspora mendapat tempat kerja permanen di Tanah Air. Karena Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patti Djalal, mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan kantor khusus untuk IDN (Indonesian Diaspora Network) di Ibu Kota. Pemprov akan akan mengaktifkan kantornya di salah satu segitiga emas.

“Jadi, Anda berada di Pusat Kota Jakarta. Kemudian kantor itu memiliki Co-working Space. Gunakan tempat itu menjadi hub-nya, sehingga siapa saja diaspora datang ke Indonesia akan memiliki homebase dan disebut sebagai House of Diaspora of Indonesia,” kata Gubernur DKI, Anies Baswedan, usai acara Kongres Diaspora Indonesia (Congress of Indonesian Diaspora/CID) ke-5 tahun 2019 di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2019).

Untuk lokasi persis kantor IDN di Jakarta, kata Anies, dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh stakeholders dan jajarannya. Sebab, pendirian kantor IDN akan menggeser space lainnya. Namun, dia mengatakan, punya beberapa opsi untuk pendirian kantor tersebut, yakni di Kuningan dan Gatot Subroto.

“Kami punya tempat di lokasi itu, sehingga mereka berada di pusat atau jantung perekonomian Indonesia. Mereka lebih mudah mobilitasnya karena kami punya tempat,” tutur dia.

Anies mengaku pernah merasakan menjadi diaspora yang baru saja pulang ke Indonesia. Kala itu, ia bekerja di Amerika Serikat (AS) dan pulang ke Jakarta pada 2005. Namun, Anies merasa bingung ingin memulai aktivitasnya setelah kembali ke Tanah Air, karena kurangnya perhatian khusus kepada diaspora. Berbekal pengalamannya itulah, Pemprov DKI akan menyiapkan kantor khusus untuk IDN.

“Jadi, saya langsung konkret siapkan itu (kantor untuk IDN) dan undang masyarakat bisnis di Jakarta yang relevan oleh ide-ide yang dimiliki diaspora untuk bertemu. Pemprov akan menjadi fasilitator bagi diaspora Indonesia yang pulang atau berencana pulang untuk bertemu dengan komunitas bisnis dan civil society di sini,” ucapnya.

Dia menginginkan, rencana Pemprov DKI Jakarta dalam menjawab kebutuhan diaspora Indonesia mampu melahirkan inovasi dan kreativitas baru yang membawa kebermanfaatan bagi bangsa dan negara.

Pemerintah akan siap untuk memfasilitasi dan bertemu. Karena itu, nanti ‘Diaspora House’ bisa menjadi betul-betul hubungan untuk bertemunya segala sektor bagi ide-ide baru.

“Jadi apa yang kami butuhkan dari teman-teman diaspora yang kembali ke Indonesia, adalah menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, bukan berbagai hal yang dipelajari di luar negeri untuk diterapkan di Indonesia,” jelasnya.

Dia mengatakan, diaspora Indonesia harus mampu mencari mitra kerja lokal yang mengetahui kondisi medan (masalah). Gubernur Anies menyebut, kombinasi ilmu pengetahuan diaspora, yang didapat dari luar negeri dan pengalaman mitra kerja lokal berbasis fakta lapangan akan mampu menyelesaikan masalah di Indonesia.

“World class competence (kompetensi kelas dunia) harus diimbangi grassroot understanding (pengetahuan akar rumput). Jangan sampai world class competence justru tidak memiliki pemahaman atas grassroot kita, kenyataan kita. Tapi, jangan juga terbalik. Kita memiliki pemahaman yang luas tentang Indonesia, tapi tidak punya kompetensi yang berkelas dunia,” ungkapnya.

Anies menekankan, ada empat komponen penting yang dapat dibawa Diaspora saat kembali ke Indonesia, yakni kompetensi khusus di bidangnya, kemampuan komunikasi internasional, jejaring sosial yang luas, dan investasi (modal). Karena itu, Anies berharap kepada diaspora yang termasuk pelajar (mahasiswa) harus memiliki pengalaman pekerjaan di luar negeri setelah menyelesaikan studinya.

“Saya kembali ke Indonesia pada 2005. Sebelumnya saya bekerja di Chicago. Setelah selesai kuliah, saya bekerja di sana. Dan, ini juga pesan saya selalu untuk teman-teman yang sedang kuliah. Kalau Anda kuliah di luar, jangan pulang cepat-cepat. Tapi selesai dari sana, tambahkan bekerja, bangun jaringan,” tegasnya.

Sebelumnya, Founder IDN Global, Dino Patti Djalal, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan kantor unit yang menangani diaspora. Selain itu, Dino juga mengusulkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) direvisi namanya supaya bisa mengakomodir kepentingan diaspora.

“Perlu Badan Nasional Diaspora Indonesia. Usulan kita BNP2TKI direvisi jadi Badan Nasional TKI dan Diaspora Indonesia,” tutur Dino.