Demo di Kantor Bupati Sikka, FWCW Persoalkan SPPD
Redaktur: ME. Bijo Dirajo
MAUMERE — Forum Maumere Corruption Watch (FMCW) dalam aksinya mempersoalkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkup pemerintah kabupaten Sikka.
“Kami akan terus mengawal cara kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Ambil contoh ada korupsi gaya baru di bidang pemerintahan ini yaitu SPPD,” sebut Mardi da Gomez, ketua FMCW dalam aksi damai di depan kantor bupati, Kamis (8/8/2019).
SPPD yang hari ini dibuat kesana kesini dan pulang tidak ada hasilnya, tegas Mardi, dinilai sebagai pemborosan keuangan negara.
“Sebaiknya SPPD dibuatkan paramter dan indikatornya sehingga tidak ada lagi korupsi gaya baru melalui SPPD,” pintanya.
Di Kabupaten Sikka menurut FMCW, masih banyak terjadi korupsi dan para pelaku sudah diadili. Namun seiring wartu berjalan dugaan korupsi muncul lagi ke permukaan menyelimuti dunia pemerintahan kabupaten Sikka tentang Dana Tunjangan Dewan Kabupaten Sikka.
“Setidaknya ada tiga hal penting orang melakukan korupsi antara lain, orang mungkin melakukan korupsi karena kebutuhan yang melampaui penghasilan,” ungkapnya.
Sementara itu wakil bupati Sikka, Romanus Woga mengatakan, pemerintahan memang selalu mengawasi secara ketat terkait korupsi termasuk SPPD. Inspektorat Sikka pun melakukan pemerikasaan dan bila ditemukan maka akan ditindaklanjuti.
“Kami memang berkomitmen untuk memerangi korupsi. Saat ini dimana-mana para pejabat seperti diberitakan tertangkap karena melakukan korupsi,” ujarnya.
Bersama bupati Sikka kata Romanus, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan pemerintahan secara bersih dan bebas korupsi. Dirinya pun meminta agar setiap kasus korupsi yang ditemui oleh Inspektorat harus ditindakalnjuti.