SD Negeri Gambiran Antara Ada dan Tiada

YOGYAKARTA — Terletak tepat di sisi barat sungai Gajahwong, Umbulharjo, Yogyakarta, SD Negeri Gambiran siang itu nampak sepi. Bangunan sekolah yang terdiri dari ruang-ruang kelas nampak hanya membisu mengelilingi sebuah lapangan kecil yang biasa digunakan untuk menggelar kegiatan upacara bendera.

Selain karena tempatnya yang cukup tersembunyi yakni di bantaran sungai tengah kampung, hari itu memang merupakan masa libur kenaikan kelas. Sehingga tak ada satupun murid yang masuk ke sekolah untuk mengikuti pelajaran.

Meski begitu, sejumlah guru yang mayoritas berusia tua nampak tetap masuk seperti biasanya. Mereka berada di ruang guru, untuk menunggu calon murid baru yang hendak mendaftar.

Meski jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah ditutup, SD Negeri Gambiran memang harus tetap membuka pendaftaran hingga tahun ajaran baru dimulai. Hal itu karena sampai dengan saat ini mereka masih kekurangan pendaftar atau calon murid baru.

Dari kuota satu kelas/rombel sebanyak 28 murid, SD Negeri Gambiran hingga saat ini baru mendapatkan sebanyak 13 orang . Itupun sebanyak 3 orang belum secara resmi dinyatakan mendaftar karena belum melengkapi syarat berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan.

“Setiap tahun kita memang selalu kekurangan murid. Tahun lalu saja kita hanya dapat 4 orang murid. Tahun ini sudah jauh lebih baik. Karena sejauh ini kita sudah dapat 13 siswa,” kata salah seorang guru, Retno Miyasih.

Meski dari sisi fasilitas tak jauh berbeda dengan sekolah lainnya, SD Negeri Gambiran memang setiap tahunnya selalu kalah bersaing dengan sekolah lain. Dari 6 kelas yang ada, tercatat jumlah keseluruhan murid di sekolah ini hanya sebanyak 44 orang.

Karena selalu kekurangan murid setiap tahun, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pun tak jarang memunculkan wacana untuk me-regrouping SD Negeri Gambiran ini dengan SD Negeri lainnya. Namun apakah wacana itu tepat untuk dilaksanakan?

“Dapat dikatakan semua murid yang bersekolah disini merupakan masyarakat urban pinggiran kota kelas bawah. Hampir semua orang tua murid adalah pendatang dari luar kota. Pekerjaannya ya serabutan, tidak ada yang memiliki pekerjaan tetap. Ada yang kuli kasar hingga tukang rosok,” ujar Retno.

Melihat fakta itulah, Retno menganggap keberdaan SD Negeri Gambiran hingga saat ini sebenarnya masih tetap dibutuhkan. Pasalnya hanya sekolah seperti SD Negeri Gambiran inilah yang dianggap bisa menampung murid dari kalangan tertentu yakni masyarakat marginal pinggiran kota.

“Kita disini itu bisa dibilang ya tidak sekedar mengajar. Tapi juga ikut ngopeni anak-anak. Kalau tidak kita ya siapa lagi,” katanya.

Merogoh kocek pribadi untuk membelikan sarapan pagi pada anak-anak, hingga membelikan seragam baru untuk mengganti seragam lama yang sudah lusuh dan rusak, merupakan hal yang biasa dilakukan para guru SD Negeri Gambiran. Hal itu tak lepas karena memang kondisi ekonomi keluarga pelajar yang jauh dari berkecukupan.

“Kadang kita kan tidak tega melihat kondisi anak-anak. Jadi ya kadang kita bantu sebisanya,” katanya.

Sebenarnya, pada beberapa tahun silam, menurut Retno, pemerintah kota Yogyakarta sudah cukup memberikan perhatian pada murid SD Negeri Gambiran. Sesekali dalam setahun pemerintah kerap mendatangi SD Negeri Gambiran ini untuk membantu.

“Dulu itu Bu Dyah Suminar (istri walikota periode 2001-2011), sering datang kesini bersama ibu-ibu PKK se Kota Jogja. Kalau kesini ya berikan bantuan. Mulai dari memberi makanan hingga seragam. Bahkan kadang juga bawa tukang salon untuk mencukur dan mendandani murid. Karena memang tahu kondisi murid disini seperti apa,” katanya.

Di akhir masa pengabdiannya sebagai guru SD Negeri Gambiran, Retno yang akan pensiun tak lama lagi ini pun hanya bisa berharap agar keberadaan sekolah ini bisa dipertahankan. Yakni sebagai tempat belajar bagi murid-murid masyarakat kelas bawah yang memang membutuhkan.

“Sekolah seperti ini saya kira tatap perlu dilestarikan. Kalau sampai ditutup, siapa lagi yang mau ngopeni mereka,” pungkasnya.