Pontianak Peringati Hari Berkabung Daerah

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat memimpin upacara peringatan HBD (hari berkabung daerah) dengan menggelar upacara bendera dan menaikkan bendera merah putih setengah tiang sebagai wujud penghormatan kepada korban peristiwa Mandor 75 tahun silam. (Foto: Ant)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, memperingari Hari Berkabung Daerah, Jumat (28/6/2019). Peringatan dilakukan dengan menggelar upacara bendera dan menaikkan bendera Merah Putih setengah tiang.

Upacara tersebut, sebagai wujud penghormatan kepada korban peristiwa Mandor, 75 tahun silam. “Hari ini, kami menggelar upacara bendera dalam rangka memperingari HBD di lingkungan Pemkot Pontianak, dengan mengibarkan bendera setengah tiang di halaman Kantor Wali Kota Pontianak,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Jumat (28/6/2019).

Kekejaman tentara Jepang, atas peristiwa pembantaian sekira 21.037 masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar), 75 tahun silam di Mandor hingga kini masih menyisakan duka. Peristiwa yang terjadi pada 28 Juni 1944 itu, diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah (HBD).

Peringatan tersebut telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Kalbar No.5/2007, tentang Peristiwa Mandor sebagai Hari Berkabung Daerah, dan Makam Juang Mandor sebagai Monumen Daerah Kalbar.

Edi mengatakan, perjuangan saat ini jauh berbeda dengan pada masa penjajahan. Bukan lagi perang mempertahankan atau merebut negara dan kemerdekaan, namun sekarang perang ekonomi dan media sosial. “Dahulu bangsa Indonesia berperang melawan penjajah, namun di era milenial sekarang ini, yang dilawan adalah berbagai macam hal yang bisa merusak tatanan kehidupan bangsa,” tandasnya.

Berbagai hal yang dihadapi saat ini, mulai dari dampak negatif kemajuan teknologi seperti media sosial yang perkembangannya sulit dibendung, masuknya budaya asing, kekerasan seksual, peredaran narkoba, dan eksploitasi. “Semua itu juga merupakan bentuk penjajahan jaman now. Kita harus mampu menangkalnya dan memproteksi diri masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, lebih dari 21 ribu jiwa menjadi korban keganasan penjajahan Jepang di kala itu. Mereka, berasal dari berbagai suku, agama dan profesi. Mereka yang menjadi korban, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi membangun bangsa dan daerah, seperti cendekiawan, dokter, pemimpin, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. “Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi, dimana kita dijajah bangsa lain,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...