Pengamat Nilai Penolakan Wisata Halal Masih Kuat

JAKARTA – Pengembangan ekonomi syariah, terutama isu halal masih perlu edukasi kepada masyarakat. Karena di beberapa daerah, masih banyak masyarakat yang menolak penerapan program wisata halal.  Terutama di kawasan timur Indonesia, yang kawasannya akan dijadikan wisata halal.

“Saya melihat, penolakan sebagian tempat terhadap ekonomi halal, terutama halal tourisme, itu cukup kuat. Sehingga perlu adanya komunikasi yang lebih baik lagi,” kata Pengamat Ekonomi Syariah, Irfan Syauqi Beik, di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Selain itu, terkait dengan makanan halal, sebagian pengusaha atau asosiasi juga ada yang keberatan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ini tantangan untuk terus melakukan edukasi. Termasuk juga edukasi di unsur pemerintahan. Misalnya, ketika membahas Peraturan Presiden (Perpres) Zakat. Ada instansi pemerintah dan kementerian yang mereka senang dipotong zakatnya. Tapi, ada juga yang merasa khawatir dan cenderung menolak.

“Inilah saya kira tantangannya. Tapi secara keseluruhan kalau melihat indikator yang ada, baik di sektor riil, keuangan, zakat dan wakaf, juga pendidikan, trennya tetap meningkat,” kata Ketua I, DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di beberapa sektor mengalami perlambatan, tapi dia optimis tren ekonomi syariah akan makin meningkat.

Dia berharap, seluruh komponen bangsa menyadari pentingnya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mengingat negara ini berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Menurutnya, jangan sampai peluang besar pengembangan ekonomi syariah, utamanya wisata halal di Tanah Air ini malah direbut negara lain.