Pemahaman Masyarakat, Tantangan Pengembangan EWS

JAKARTA – Kemampuan masyarakat untuk memahami dan merespons peringatan dini secara tepat, merupakan tantangan dalam pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan Multi-hazard Early Warning System, dan berharap sistem tersebut dapat memenuhi standarisasi sistem peringatan dini secara internasional dan berorientasi pada masyarakat.

“Sistem yang dibangun ini mendapatkan dukungan state of the art tecnology, sistem observasi terintegrasi, dan proses pengolahan yang cepat, berbasis seamless process type of weather and climate prediction, melalui metode impact-based forecasting,” kata Doni Monardo, lewat keterangan tertulis BNPB, di Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Pada kesempatan itu, BNPB dan UNDRR menandatangani Deklarasi Kerja Sama dalam Pengelolaan Risiko Bencana. Kedua pihak sepakat untuk membangun kerja sama yang lebih erat dalam bidang pengelolaan risiko bencana.

Selain itu, kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dalam membangun strategi di tingkat nasional dan lokal.

“Selain itu, mendorong penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi, serta mempromosikan kerja sama di tingkat regional dan internasional, dalam pengelolaan risiko bencana,” ujarnya.

Sementara itu, utusan Khusus PBB untuk Pengurangan Risiko  Bencana dan Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction, Mami Mizutori, mengungkapkan hasil kajian terkait sistem peringatan dini pascabencana Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun lalu.

Menurutnya, investasi dalam penelitian dan analisis pada aspek sosial dibutuhkan untuk lebih memahami persepsi risiko dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertindak berdasarkan pesan peringatan.

“Alur dalam sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), akan menyentuh fase akhir yang krusial. Yakni, ketika pesan-pesan diinformasikan kepada masyarakat berisiko untuk selanjutnya mendorong mereka untuk melakukan upaya yang tepat,” jelasnya.

Menurutnya, efektivitas proses ini sering kali bisa menjadi sangat menentukan, yaitu antara hidup dan mati ketika terjadi bencana.

Sistem ini juga menempatkan keterlibatan masyarakat dalam penilaian risiko, sehingga mereka memiliki pemahaman penuh tentang risiko yang mereka hadapi di tingkat lokal, dan tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk mengurangi risiko ini.

“Belajar dari bencana gempa Sulteng pada 2018, ribuan jiwa menjadi korban dan ratusan ribu rumah, rusak. Data Pemerintah Provinsi Sulteng per 30 Januari 2019, mencatat korban meninggal dunia 2.685 jiwa, hilang 701, dan dikubur massal 1.016, sedangkan total kerusakan rumah mencapai 100.405 unit. Rincian rumah rusak yaitu hilang 4.050 unit, rusak berat 30.148, rusak sedang 26.122, dan rusak ringan 40.085,” jelasnya.

Namun demikian, Mami mengapresiasi langkah-langkah Indonesia dalam pengembangan sistem peringatan dini. Secara khusus, Mami memuji arahan Presiden untuk memperkuat sistem peringatan dini di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk meminimalkan risiko bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” ungkapnya.

Mami berharap, sistem itu nantinya dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini, United Nations for Disaster Risk Reduction (UNDRR) berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) tersebut.