Pertumbuhan Ekonomi Era Reformasi Belum Samai Era Orde Baru

JAKARTA – Debat pamungkas calon presiden dan calon wakil presiden, menghadirkan pembahasan mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan indsutri. Terkait tema tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menawarkan 10 isu krusial yang harus diperdebatkan oleh kedua pasangan capres dan cawapres pada Sabtu (13/4/) nanti. 

“Ada 10 isu yang harus menjadi fokus. Pertama adalah pengelolaan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang rata-rata laju pertumbuhannya dalam dua dasawarsa 20 tahun (2000-2018) sebesar 5,27 persen year on year (yoy),” kata Ekonom senior INDEF, Nasir Messi, pada acara pemanasan debat kelima di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi selama era reformasi, belum mampu menyamai capaian era Orde Baru (Orba). Jika pertumbuhan lima persen yang sudah terjadi dalam enam tahun ini tidak segera direalisasi, maka akan sulit bagi Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Mengingat perekonomian Indonesia cepat panas (overheating), maka target-target akselerasi pertumbuhan ekonomi harus tetap mempertimbangkan aspek stabilitas,” katanya.

Dalam pengelolaan ekonomi, para capres dan cawapres akan dihadapkan dengan situasi dilema. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh rendah.

“Ekonomi juga harus terjaga secara kuantitas dan kualitas,” tandasnya.

Ada pun isu kedua, yakni  daya saing investasi, yang dapat dilihat dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia cenderung menunjukkan penurunan.

Pada 2018, realisasi PMA turun dibandingkan 2017, karena dinamika ekonomi global. Tahun politik juga memunculkan kekhawatiran pada kepastian regulasi dengan orentasi jangka panjang. Juga transisi perizinan online single submission (OSS).

Untuk meningkatkan daya saing, menurutnya, pemerintah saat ini sudah berinovasi mempermudah proses perizinan berusaha.

“Namun, itu hanya berlaku di pemerintah pusat, tidak berlaku di daerah,” ujarnya.

Isu ketiga adalah perdagangan dan impor. Menurut Nawir, pemerintah harus memperhatikan peningkatan impor bahan konsumsi yang sudah meningkat ke level 9 persen dari posisi sekitar lima tahun lalu, sekitar 6 persen.

Indonesia hanya memiliki rasio nilai perdagangan terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) sebesar 39,54 persen. Sementara negara ASEAN, seperti Malaysia, memiliki 135,9 persen, dan Thailand 121,66 persen.

“Nilai rendah ini, salah satunya disebabkan minimnya peran logistik dalam perdagangan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Logistic Performance Index (LPI) 2018 tercatat nilai Indonesia sebesar 3,15. Meskipun meningkat dari tahun 2016, tapi nilai LPI ini lebih rendah dibandingkan Thailand, Malaysia dan Vietnam.

Begitu juga dengan nilai tranding across border dalam ease of doing business (EODB). Yakni, pada 2018 yang dikeluarkan World Bank tahun 2019, tercatat nilai terendah se-ASEAN sebesar 67,27.

“Nilai ini lebih rendah dari rata-rata negara-negara Asia Timur dan Pasifik,” ujarnya.

Berlanjut isu keempat, yakni deindustrialisasi dini. Menurut Nawir, untuk menggerakkan perekonomian nasional lebih baik lagi, harus ada pemetaan industri yang tepat.

“Industri turun, tapi tenaga kerja tidak terserap langsung loncat ke jasa. Ini terlalu cepat,” tukasnya.

Sedangkan isu kelima, yaitu soal perpajakan. Penerimaan pajak yang tidak optimal juga tercermin dari kekurangan pajak yang masih terjadi. Realisasi penerimaan pajak pada 2017 sebesar 91,23 persen, dan 2018 tercatat  94,02 persen.

Menurut Nawir,  yang perlu didebatkan adalah mengenai rasio pajak nasional yang pernah di level 15 persen, kini turun ke level 9 persen.

“Penurunan pajak itu mencerminkan pemerintah masih sulit mengelola sistem perpajakan di Indonesia,” ujar Nawir.

Ada pun isu keenam adalah mengenai risiko utang luar negeri.  “Karena ada potensi krisis keuangan, jika tidak dikelola dengan baik, maka kami sarankan kedua pasangan capres dan cawapres, membahas ini,” tukas Nawir.

Ketujuh yang ditawarkan INDEF, yaitu kebijakan subsidi energi. Menurutnya, kedua kandidat calon capres dan cawapres harus memulai program energi baru terbarukan. “Ini karena energi fosil sudah semakin sulit diproduksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penurunan subsidi energi terus berlanjut. Pada 2016, sebesar 10,33 persen, 2017 tercatat -8,61 persen. Namun pada 2018, subsidi energi kembali melonjak hingga 57 persen, dan 2019 menukik 4,34 persen.

Pembengkakan subsidi energi terjadi karena faktor kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi rupiah. “Agar subsidi energi tidak  terus melonjak, pemerintah perlu membenahi target penerimaan subsidi,” ujarnya.

Isu ke delapan adalah mengenai revolusi 4.0. Menurutnya, pemerintah harus memutuskan kapan memulai dan kapan mengantisipasinya.

Karena, masyarakat masih memandang industri 4.0 hanya sebagai gimmick politik dibandingkan perencanaan ekonomi yang matang.

“Tidak ada perencanaan yang mendasar mengenai apa yang dikembangkan di sektor prioritas,” ujarnya.

Selain itu, tidak ada perencanaan infrastruktur dasar industri 4.0, yaitu internet of things (IoT). Dan, perencanaan untuk melakukan mitigasi tenaga kerja yang terkena dampak dari pengimplementasian industri ini.

Sedangkan kesembilan, sebut Nawir, adalah tingkat kemiskinan dan ke sepuluh mengenai pemanfaatan dana desa.

“Keduanya perlu dijelaskan, karena tidak ada perubahan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.