Pemerhati: Saksi Harus Mampu Cegah Pengelembungan Suara di TPS
TERNATE — Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 diminta memperkuat saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menempatkan saksi yang memiliki pengetahuan tentang pemilu dan keberanian untuk mengoreksi jika melihat ada kecurangan.
“Sesuai pengalaman dalam pelaksanaan pemilu selama ini kecurangan pemilu seperti penggelembungan suara selalu terjadi di TPS dan itu tidak tertutup kemungkinan terjadi pada pemilu 2019 ini,” kata pemerhati politik Sudirman di Ternate, Selasa (2/4/2019).
Apalagi Bawaslu RI juga telah memasukkan Malut sebagai salah satu dari 15 daerah di Indonesia yang rawan kecurangan pemilu pada pemilu 2019 ini, sehingga parpol dan semua pihak terkait lainnya melakukan sesuatu untuk mencegahnya.
Menurut dia, saksi yang di tempatkan parpol di TPS harus memiliki integritas, kalau tidak akan mudah terperangkap bujuk rayu dari pihak tertentu untuk mendiamkan terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS atau pelanggaran lainnya.
Selain itu, saksi yang di tempatkan parpol di TPS harus memiliki ketahanan fisik dan mental, karena proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada pemilu 17 April 2019 nanti sesuai hasil simulasi KPU akan berlangsung dari pagi hari sampai tengah malam.
Sementara itu Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengatakan keberadaan saksi parpol di TPS sangat penting untuk mengawasi proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, terutama yang terkait dengan kepentingan parpol masing-masing.
Bawaslu Malut telah menawarkan pelatihan gratis kepada 65.000 lebih saksi parpol yang akan di tempatkan di TPS, tetapi yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti pelatihan itu hanya sekitar 20 persen.
Ia menambahkan, Bawaslu Malut telah merekrut 3.310 pengawas lapangan dan 3.395 pengawas TPS untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di seluruh TPS di Malut, yang kesemuanya mendapat bimbingan teknis dari Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota.
Bawaslu Malut juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan pengawasan pada pelaksanaan pemilu 2019, terutama saat pemungutan suara dan penghitungan suara sehingga diharapkan semua pelanggaran yang terjadi bisa terpantau. [Ant]